Konsultan Perizinan Legalitas & Jasa Hukum

Solusi Perizinan Cepat

Legalitas Dokumen

BySolnets Media Group

PEMBERITAHUAN KEPADA CALON CLIENT / CUSTAMER PERIZINAN LEGALITAS BADAN USAHA/HUKUM

Diberitahuan kepada Client yang ini ingin membuat Badan Usaha / Badan Hukum Kami selaku Managemen Solusiperizinancepat.com agar segera membuat planning untuk pembahasan keinginan para calon client kepada Tim Solusiperizinancepat.com atau via email yang tertera diwebsite kami.

Terima kasih

Salam Hormat

 

CEO Solnets media group

BySolnets Media Group

Proses & Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Biaya pembuatan akta jual beli tanah biasanya ditanggung oleh pihak penjual dan pembeli, atau bisa juga ditanggung oleh salah satu pihak asalkan dilakukan dengan kesepakatan sebelumnya. Akta Jual Beli Tanah itu sendiri merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli tanah. Oleh karena itu, pihak penjual maupun pembeli wajib mengetahui proses dan tata caranya. Berikut penjelasannya.

Prosedur Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Baik penjual maupun pembeli wajib memahami prosedur jual beli tanah dari awal hingga akhir. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya kerugian maupun risiko penipuan yang bisa saja terjadi. Apalagi harga tanah dan properti tidaklah murah. Maka sangat perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Salah satu prosedur jual beli tanah yang harus dipenuhi adalah adanya Akta Jual Beli Tanah.

AJB ini berbeda dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). AJB merupakan syarat otentik untuk melaksanakan jual beli tanah. Sementara PPJB sifatnya lebih mengarah pada ikatan antara penjual dan pembeli di bawah tangan. AJB akan dibuat oleh notaris atau PPAT yang nantinya akan membutuhkan syarat dan biaya pembuatan akta jual beli tanah untuk disahkan sebagai dokumen pengantar untuk balik nama. Adapun prosedur pembuatan akta jual beli tanah ini antara lain:

  1. Proses awal

Pada proses awal ini, pembeli maupun penjual bisa mendatangi PPAT. Dalam hal ini, PPAT akan menjelaskan secara lengkap mengenai prosedur jual beli tanah dan juga proses pembuatan AJB dari awal hingga akhir. Dari sana, penjual dan pembeli bisa mempersiapkan dokumen apa saja yang diperlukan.

  1. Pemeriksaan sertifikat dan PBB

Sebelum melaksanakan transaksi atau pembuatan AJB, pihak PPAT akan memeriksa keabsahan dan hak atas tanah tersebut serta dokumen pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam proses ini, pihak PPAT akan meminta dokumen asli sertifikat tanah dan bukti pelunasan PBB 5 tahun terakhir. Pemeriksaan ini dimaksudkan juga untuk menghindari sengketa atas tanah yang akan diperjualbelikan. Jika PBB belum dilunasi, maka penjual harus segera melunasinya terlebih dahulu, karena PBB merupakan salah satu biaya pembuatan AJB terbaru yang perlu dicantumkan.

 

  1. Persetujuan suami / istri

Pihak penjual harus mendapatkan persetujuan dari suami / istri bahwa tanah tersebut memang boleh atau disetujui untuk dijual. Hal ini berkaitan dengan hak setelah perkawinan yang sudah terjadi pencampuran harta bersama antara suami dan istri yang sudah menikah. Termasuk dalam hal ini adalah hak atas tanah. Jika suami atau istri telah meninggal, maka surat persetujuan tersebut bisa diwakili dengan surat keterangan kematian dari kelurahan setempat.

  1. Pelunasan biaya AJB

Dalam AJB, penjual dan pembeli harus melakukan pelunasan terlebih dahulu akan biaya pembuatan AJB, yang terdiri dari pajak PPh dan pajak BPHTB. Lebih jelasnya akan dijabarkan pada bagian bawah artikel.

  1. Tanda tangan

Proses penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan oleh kedua belah pihak dengan sanksi dan juga pejabat PPAT. Biasanya sanksi bisa berupa notaris atau orang dari kantor PPAT.

  1. Balik nama

Setelah dilakukan penandatanganan pada AJB, proses yang bisa dilakukan setelah itu adalah balik nama dari penjual ke nama pembeli pada sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Proses balik nama ini dilakukan juga oleh PPAT di Kantor Pertanahan. Proses ini memakan waktu kurang lebih 1 hingga 3 bulan.

Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Dari proses yang sudah dijelaskan di atas, ada sebuah proses pelunasan biaya AJB yang perlu dilakukan. Pada dasarnya, saat membuat Akta Jual Beli tanah memang diperlukan sebuah biaya. Komponen biaya pembuatan akta jual beli tanah meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pajak yang harus ditanggung, baik oleh penjual maupun pembeli tanah. Keberadaan pajak tersebut disebutkan secara sah dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

 

Selain PBB, biaya pembuatan AJB tanah yang harus ditanggung oleh penjual adalah biaya wajib pajak penghasilan (PPh). Hal ini dikarenakan penjual akan mendapatkan penghasilan dari adanya penjualan tanah tersebut. Umumnya pajak penghasilan ini nilainya adalah sebesar 5% dari NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak.

Sedangkan pembeli tanah juga akan dikenakan sebuah pajak yang berupa pajak BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Biaya pembuatan sertifikat akta jual beli tanah yang dibayarkan oleh pembeli ini besarnya 5% juga. Namun berbeda dengan penjual, pembeli akan dikenakan biaya 5% dari NJOP yang sudah dikurangi dengan NJOPTKP. Sehingga, besarannya lebih kecil daripada besaran pajak yang harus dibayar oleh penjual.

by Law Firm Edi Munzir, S.H.,M.H. & Rekan —-

BySolnets Media Group

Dasar Hukum Perhitungan Besaran Tarif Rumah Susun Sewa

Dalam rangka pengelolaan rumah susun sewa sederhana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, apakah besaran tarif/harga sewa rusunawa tersebut diatur dengan peraturan daerah tentang retribusi daerah ataukah cukup diatur dengan peraturan kepala daerah.

Intisari :

 

Komponen perhitungan besaran tarif sewa rumah susun diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, bukan diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah ataupun peraturan kepala daerah.

 

Yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah adalah besaran tarif retribusi atau tarif sewa untuk pemakaian rumah susun sederhana

 

Besaran tarif sewa rumah susun tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. Hasil perhitungan tarif sewa satuan rumah susun (“sarusun”) ditetapkan oleh pengguna barang milik negara atau pengelola barang milik daerah.

 

Dimana komponen perhitungan tarif sewa rumah susun itu terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan serta biaya pemeliharaan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan :

Rumah Susun Sewa

Terminologi Rumah Susun Sederhana Sewa (“rusunawa”) sebagaimana Anda sebutkan dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (“Permenpera 14/2007”). Dalam peraturan tersebut, rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.[1]

 

Namun, sejak berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (“Permenpupera 01/2018”), maka Permenpera 14/2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Permenpupera 01/2018, secara eksplisit istilah rusunawa tidak disebutkan. Tetapi ada pengaturan mengenai rumah susun yang disewakan. Dalam Permenpupera 01/2018 ada yang dinamakan Bantuan Pembangunan Rumah Susun yaitu pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.[2]

Bantuan Pembangunan rumah susun tersebut terdiri atas:[3]

  1. rumah susun umum;
  2. rumah susun negara; dan
  3. rumah susun khusus.

Penerima bantuan pembangunan rumah susun diberikan kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.[4]

Rumah susun tersebut merupakan barang milik negara atau barang milik daerah yang penguasaannnya dilakukan dengan cara sewa.[5]

Jadi yang ada adalah rumah susun yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Rumah susun tersebut dihuni oleh maysarakat dengan cara sewa.

Komponen Tarif Sewa Rumah Susun Sewa

Tarif sewa sarusun dihitung dan ditetapkan dengan memperhatikan:[6]

  1. dasar perhitungan tarif;
  2. komponen perhitungan tarif; dan
  3. struktur perhitungan tarif.

Perhitungan besaran tarif sewa sarusun oleh pengelola tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. Hasil perhitungan tarif sewa sarusun ditetapkan oleh pengguna barang milik negara atau pengelola barang milik daerah. Dalam hal penetapan tarif tidak dapat dijangkau oleh penghuni sarusun, maka Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan subsidi tarif sewa sarusun sesuai dengan kewenangannya.[7]

Dasar perhitungan tarif, komponen perhitungan tarif, dan struktur perhitungan tarif tercantum dalam Lampiran III Permenpupera 01/2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permenpupera 01/2018 ini.[8]

Jadi berdasarkan Permenpupera 01/2018 besaran tarif sewa rumah susun tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. Hasil perhitungan tarif sewa sarusun ditetapkan oleh pengguna barang milik negara atau pengelola barang milik daerah.

Komponen perhitungan tarif sewa rumah susun adalah sebagai berikut:[9]

  1. Biaya operasional

Rumus perhitungan biaya operasional :

 

Biaya operasional per bulan

———————————————-

Jumlah Unit Hunian

 

  1. Biaya perawatan

Rumus perhitungan biaya perawatan :

 

Biaya perawatan per-tahun 12 bulan x jumlah unit hunian

 

  1. Biaya pemeliharaan

Rumus perhitungan biaya pemeliharaan:

 

biaya pemeliharaan perbulan

———————————————–

jumlah unit hunian

Struktur tarif sewa rumah susun:[10]

  1. Tarif Maksimum

Biaya operasional + biaya perawatan + biaya pemeliharaan

  1. Tarif Minimum

Biaya perawatan + biaya pemeliharaan

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, komponen perhitungan besaran tarif sewa rumah susun diatur dalam Permenpupera 01/2018. Dimana komponen perhitungan tarif sewa rumah susun itu terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan serta biaya pemeliharaan.

Besar Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana

Besarnya tarif sewa rumah susun sederhana diatur dalam peraturan masing-masing daerah mengenai retribusi daerah. Sebagai contoh di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 3/2012”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 1/2015”).

 

Pasal 71 Perda DKI Jakarta 3/2012 mengatur mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah (dalam hal ini rumah susun sederhana milik pemerintah daerah), sebagai berikut:

 

  1. Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Perumahan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  2. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian rumah susun sederhana milik Pemerintah Daerah.

 

Yang dimaksud dengan pemakaian rumah susun sederhana adalah sewa rumah susun sederhana, besarnya sewa rumah susun sederhana tidak termasuk biaya pemakaian air PAM, Listrik dan Gas Negara.[11]

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan tercantum dalam Lampiran III.B Perda DKI Jakarta 3/2012. Sebagai contoh, pemakaian rumah susun sederhana di Sukapura untuk PNS:[12]

  1. Lantai I                                  Rp 152 ribu/bulan
  2. Lantai II                                 Rp 144 ribu/bulan
  3. Lantai III                                Rp 137 ribu/bulan
  4. Lantai IV                                Rp 131 ribu/bulan
  5. Lantai V                                 Rp 125 ribu/bulan
  6. Lantai dasar untuk usaha          Rp 10 ribu/m2/bulan

Dasar hukum:

  1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
  3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

[1] Pasal 1 angka 1 Permenpera 14/2007

[2] Pasal 1 angka 1 Permenpupera 01/2018

[3] Pasal 4 ayat (2) Permenpupera 01/2018

[4] Pasal 5 Permenpupera 01/2018

[5] Pasal 17 ayat (1) dan (2) Permenpupera 01/2018

[6] Pasal 27 ayat (2) Permenpupera 01/2018

[7] Pasal 27 ayat (3), (4), dan (5) Permenpupera 01/2018

[8] Pasal 27 ayat (6) Permenpupera 01/2018

[9] Lampiran III format 1 Permenpupera 01/2018

[10] Lampiran III format 2 Permenpupera 01/2018

[11] Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Perda DKI Jakarta 3/2012

[12] Lampiran III B huruf a Perda DKI Jakarta 3/2012

Source :

Jumat, 09 Maret 2018

 

BySolnets Media Group

Kedudukan Camat Sebagai PPAT Sementara

Kedua orang tua saya telah meninggal dan meninggalkan warisan berupa tanah serta bangunan. Saya ingin membuat surat keterangan ahli waris mulai dari RT, RW, Lurah dan Camat. Tetapi pada saat saya mendatangi kantor kecamatan untuk meminta pengesahan, camat sebagai PPAT sementara meminta 1% dari NJOP. Pertanyaan saya adalah, 1. Apakah betul ada peraturan yang mengharuskan camat meminta 1% dari NJOP? 2. Apa yang harus saya lakukan bila camat tidak mau menandatangani surat ahli waris? 3. Apakah camat sebagai PPAT sementara bisa dituntut terkait masalah di atas? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Camat Sebagai PPAT Sementara yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Selasa, 26 Juni 2012.

Intisari:

Jika camat melakukan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Sementara yaitu membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, maka Camat sebagai PPAT Sementara memang berhak mendapatkan honorarium dari akta yang dibuat maksimal 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akta.

 

Namun perlu dicatat bahwa membuat surat keterangan waris bukan termasuk kewenangan PPAT atau Camat sebagai PPAT Sementara, melainkan kewenangan para ahli waris untuk membuatnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang kemudian Camat karena jabatannya menguatkan surat tersebut bersama Kepala Desa/Kelurahan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

  1. Di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 37/1998”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 24/2016”) disebutkan bahwa Camat dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional – “Menteri”) apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. Dalam hal ini, Camat ditunjuk sebagai PPAT Sementara.[1]

PPAT Sementara sebelum menjalankan jabatannya wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.[2]

Mengenai uang jasa (honorarium) bagi PPAT Sementara, hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/2016:

Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

 

Jadi, jika camat sebagai PPAT Sementara meminta 1 % dari Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”), memang sudah menjadi hak Camat sebagai PPAT Sementara untuk mendapatkan uang jasa/honorarium dari akta yang dibuat maksimal 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akta.

 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.[3]

  1. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 PP 24/2016, PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

Oleh karena itu, kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara yang melaksanakan tugas PPAT sama seperti kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP 37/1998, yatu:

  1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
  2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  3. Jual beli;
  4. Tukar menukar;
  5. Hibah;
  6. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
  7. Pembagian hak bersama;
  8. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
  9. Pemberian Hak Tanggungan;
  10. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Dari ketentuan di atas, membuat surat keterangan waris bukan termasuk kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara.

Mengutip salah satu artikel Klinik berjudul Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris, dijelaskan bahwa dalam hal pewaris beragama Islam, maka yang dibuat adalah penetapan ahli waris, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya.

Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang beragama non-Islam, yang dibuat adalah Surat Keterangan Waris sebagaimana yang Anda tanyakan, yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Serta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Lebih lanjut, Anda dapat membaca artikel Perbedaan Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris.

Jadi, jika yang Anda maksud Surat Keterangan Waris bagi warga negara Indonesia, maka seharusnya dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Simak juga artikel Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan dan Proses Balik Nama Warisan ke Salah Satu Ahli Waris Saja.

  1. Kami kurang memahami apa yang ingin Anda tuntut dari permasalahan di atas. Bila menyangkut tentang tarif honorarium 1% dalam pembuatan akta sesuai dengan kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana kami uraikan di atas, Anda tidak dapat menuntut Camat tersebut karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (perlu dicatat bahwa membuat surat keterangan waris bukan termasuk kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara).

Sedangkan bila yang Anda maksud tentang Camat tidak mau menandatangani atau menguatkan surat keterangan ahli waris, menurut hemat kami, sudah merupakan kewajiban Camat untuk menguatkan surat keterangan ahli waris tersebut. Dan kewenangan ini adalah kewenangan Camat karena jabatannya sebagai camat, bukan kewenangan camat sebagai PPAT Sementara.

Dalam hal ini, tidak ada ketentuan soal honor yang diterimanya, ketentuan yang ada adalah mengenai gaji dan tunjangan yang seharusnya Camat terima, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Sebagai gambaran, di Kecamatan Sindangwangi, sebagaimana kami akses dari laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk pelayanan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris tidak dipungut biaya/gratis.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

 

Referensi:

Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diakses pada 27 Februari 2018 pukul 15.09 WIB.

[1] Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 37/1998

[2] Pasal 15 ayat (1) PP 24/2016

[3] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rabu, 28 Pebruari 2018