Konsultan Perizinan Legalitas & Jasa Hukum

Solusi Perizinan Cepat

Jasa Hukum

BySolnets Media Group

Produk Impor yang Wajib Mencantumkan Manual Berbahasa Indonesia

Produk barang/jasa impor apa saja yang harus menggunakan instruksi (petunjuk penggunaan) dalam Bahasa Indonesia?

Apakah produk senter impor, baterai impor, dan sejenisnya harus mencantumkan petunjuk penggunaan/manual berbahasa Indonesia?

Mengenai pencantuman informasi dan/atau petunjuk penggunakan barang dalam Bahasa Indonesia, secara umum dapat dilihat ketentuannya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Sedangkan untuk produk telematika dan elektronika dapat dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika (“Permendag 19/2009”).

Pada dasarnya, UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha (termasuk importir) yang akan memperdagangkan barang-barang di Indonesia mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, untuk baterai yang Anda sebutkan, barang tersebut tidak termasuk barang yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan berdasarkan Permendag 19/2009.

Meski demikian, karena dalam UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, maka kami menyarankan agar importir tetap mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan baterai atau senter tersebut.

Sebagai tambahan informasi, jika baterai yang Anda maksud adalah baterai/aki kendaraan bermotor, barang tersebut termasuk dalam barang yang wajib dicantumkan label berbahasa Indonesia berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Importir Merupakan Pelaku Usaha

Guna menyederhanakan jawaban, karena Anda menanyakan mengenai barang impor, maka kami akan mengulas tentang kewajiban importir mencantumkan petunjuk penggunaan barang yang diimpornya dalam Bahasa Indonesia.

Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor. Demikian definisi importir yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir (“Permendag 70/2015”).

Dari definisi importir di atas dapat kita ketahui bahwa importir merupakan pelaku usaha. Importir sebagai pelaku usaha ini juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) yang berbunyi:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Sehubungan dengan pencantuman petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia oleh importir, Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen mengatur sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.[1]

Berdasarkan ketentuan ini, dapat kita ketahui bahwa pelaku usaha (termasuk importir) yang akan memperdagangkan barang-barang di Indonesia, harus mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.

Kewajiban Pencantuman Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika

Bagi produk elektronika dan telematika, ada produk-produk yang diwajibkan menggunakan petunjuk penggunaan (manual) berbahasa Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika (“Permendag 19/2009”).

Dalam Permendag 19/2009 tersebut diatur bahwa setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia.[2]

Mengenai produk telematika dan elektronika apa saja yang harus dilengkapi dengan manual berbahasa Indonesia, dapat dilihat dalam Lampiran I Permendag 19/2009 tersebut.

Terkait pertanyaan Anda, kami ambil contoh barang berupa baterai, berdasarkan penelusuran kami baterai tidak termasuk dalam barang-barang yang harus mencantumkan petunjuk penggunaan/manual berbahasa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Permendag 19/2009.[3]

Ketentuan Mencantumkan Label Dalam Bahasa Indonesia

Akan tetapi, sebagai tambahan informasi, salah satu barang yang Anda sebutkan, yaitu baterai, termasuk sebagai barang yang wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (“Permendag 73/2015”), baterai yang wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia adalah baterai/aki kendaraan bermotor.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, maka kami menyarankan agar importir tetap mencantumkan petunjuk penggunaan baterai tersebut.

Sedangkan untuk baterai/aki kendaraan bermotor, barang tersebut termasuk dalam barang yang wajib dicantumkan label berbahasa Indonesia berdasarkan Lampiran III Permendag 73/2015.

Demikian, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir;
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Source by :

KLINIK Hukum Online

Selasa, 22 May 2018

BySolnets Media Group

Langkah Hukum Jika Barang yang Dibeli Ternyata Kadaluwarsa

Saya membeli barang di sebuah mini market. Tetapi barang yang saya beli ternyata setelah saya konsumsi barang itu expired. Bagaimana prosedurnya?

Kami berkesimpulan bahwa yang Anda tanyakan adalah prosedur hukum yang dapat dilakukan jika barang yang dibeli telah expired.

Expired atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kedaluwarsa berarti terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (makanan), sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman resmi Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Kami kurang mendapat keterangan yang jelas apakah pada barang tersebut tidak tercantum tanggal kadaluwasa atau barang tersebut ada tanggal kadaluwarsa akan tetapi tetap diperjualbelikan. Oleh karena itu kami akan menjelaskan keduanya,

Berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain ancaman pidana di atas, terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen):

  1. perampasan barang tertentu;
  2. pengumuman keputusan hakim;
  3. pembayaran ganti rugi;
  4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
  6. pencabutan izin usaha.

Sebagai pelaku usaha, pemilik mini market dilarang untuk tidak mencatumkan tanggal kadaluwarsa pada barang yang dijualnya.

Apabila barang tersebut telah dicantumkan tanggal kadaluwarsanya namun telah melewati jangka waktu dan masih diperjualbelikan, maka penggunaan atau pemanfaatan barang tersebut sudah tidak baik dan tidak layak dikonsumsi.

Terkait dengan kondisi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi ini, sebagai konsumen, Anda memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang Anda beli (Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen).

Untuk mengetahui prosedur langkah hukum yang dapat Anda lakukan, kita mengacu pada Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

 

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Jadi, Anda dan pemilik mini market yang menentukan upaya penyelesaian sengketa mana yang akan ditempuh. Apabila Anda ingin menuntut pemilik mini market sebagai pelaku usaha secara pidana, maka Anda dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen (Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen).

Selain itu, perlu Anda ketahui bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen).

Contoh kasus dapat kita temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 747/Pid.B/2010/PN.Bgl. Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjual barang berupa makanan ringan atau kue yang lewat masa kadaluwarsanya. Terdakwa dengan sengaja menghapus tanggal kadaluwarsa barang dagangannya, karena terdakwa tahu bahwa barang-barang tersebut telah kadaluwarsa.

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan didukung oleh bukti-bukti di persidangan, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik telah terpenuhi.

Majelis Hakim memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang kadaluarsa” dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Referensi:

  1. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 15 Januari 2014 pukul 12.27 WIB.
  2. http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Putusan+Mahkamah+Agung+No.+747%2FPid.B%2F2010%2FPN.Bgl.+Mujiono, diakses pada 15 Januari 2014 pukul 13.49 WIB.

source :

Hukum Online KLINIK

Kamis, 16 Januari 2014

BySolnets Media Group

Bisakah Konsumen yang Dirugikan oleh PLN Menggugat ke BPSK?

Apakah gangguan pelayanan PLN seperti: kesalahan pemasangan baru, pemasangan baru yang tidak memperhatikan unsur keselamatan pengguna jalan (kabel menggantung hanya 2.5 meter dari permukaan jalan), dan gangguan aliran listrik melebihi batas waktu maksimal gangguan (> 3 jam) dapat dilaporkan ke BPSK?

Intisari :

Jika konsumen menderita kerugian akibat gangguan pelayanan tenaga listrik, maka pelaku usaha (dalam hal ini penyedia tenaga listrik/PLN) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen.

Apabila PLN menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan, maka PLN dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) atau konsumen dapat mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Ulasan:

Pelaksana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Peraturan mengenai penyediaan tenaga listrik adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU 30/2009”) beserta peraturan pelaksananya.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disebut dengan PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).[1][1]

Pihak yang merupakan pelaksana penyedia tenaga listrik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 yang berbunyi:

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 tersebut kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusannya dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”.

Penjelasan selengkapnya mengenai penyediaan tenaga listrik oleh swasta dapat Anda simak dalam artikel Dapatkah Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum Dilakukan oleh Swasta?.

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:[2][2]

  1. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
  2. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
  3. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  4. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  5. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
  6. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
  7. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.[3][3] Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:[4][4]

  1. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
  2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
  3. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
  4. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Hak Konsumen Tenaga Listrik

Selain penyedia tenaga listrik, konsumen sebagai orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik juga memiliki hak serta kewajiban.[5][5]

Konsumen berhak untuk:[6][6]

  1. mendapat pelayanan yang baik;
  2. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  3. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
  4. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
  5. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Di samping memiliki, konsumen memiliki kewajiban yaitu:[7][7]

  1. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
  2. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
  3. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
  4. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
  5. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada pengaturan mengenai langkah apabila konsumen dilanggar haknya (dalam hal ini adanya gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada konsumen). Untuk itu, kita perlu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”).

Jika konsumen menderita kerugian akibat gangguan pelayanan tenaga listrik, maka pelaku usaha (dalam hal ini penyedia tenaga listrik/PLN) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.[8][8]

Jika pelaku usaha (PLN) menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan, pengusaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) atau konsumen dapat mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.[9][9]

Menurut Pasal 52 huruf e UU 8/1999, salah satu tugas dan kewenangan dari BPSK adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kosumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (PLN), yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi pada PLN. Apabila PLN menolak untuk ganti rugi, maka PLN dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Contoh Putusan

Dalam praktiknya, seorang konsumen bisa saja mengajukan gugatan pada BPSK. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pdt.Sus- BPSK/2016/PN.Mdn yang mengadili perkara keberatan atas Putusan BPSK, dimana PLN memohonkan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor: 006/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 ke Pengengadilan Negeri Medan.

Sebelumnya, seorang konsumen mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya karena PLN kepada BPSK. Dalam putusannya BPSK mengabulkan permohonan konsumen dan menghukum PLN untuk memperbaiki fasilitas KWH meter dan mengembalikan meter serta melakukan pemasangan aliran listrik kembali ke rumah konsumen. Kemudian PLN juga dihukum untuk menghapus biaya tunggakan dan biaya tunggakan susulan. Selain itu, PLN juga dihukum untuk mengganti sejumlah kerugian konsumen (genset, alat-alat listrik, upah pemasangan, dan lain-lain) dan membayar denda sebesar 1 juta apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan BPSK yang sudah ditetapkan.

Kemudian, PLN mengajukan permohonan keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan keberatan Pemohon (PLN) untuk sebagian serta menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam kasus tersebut. Majelis juga membatalkan putusan BPSK tersebut.

Contoh lain adalah putusan yang mengadili perkara keberatan atas Putusan BPSK yang sampai pada tingkat kasasi. Contohnya dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365K/Pdt.Sus- 2012 dimana PLN sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor: 49/BPSK-Mdn/2011.

Sebelumnya, seorang konsumen mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya karena PLN kepada BPSK. Dalam putusannya BPSK mengabulkan permohonan konsumen sebagian dan menghukum PLN untuk memasang KWH meter dan aliran tenaga listrik ke rumah konsumen dalam keadaan baik. Kemudian PLN juga diwajibkan untuk merehabilitasi nama Konsumen sebagai Pelanggan yang beritikad baik.

Kemudian, PLN mengajukan permohonan keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan namun tidak dapat diterima. Pada proses kasasi, Majelis hakim memutuskan untuk juga menolak permohonan keberatan Pemohon (PLN) dan menghukum PLN sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500 ribu. Berdasarkan penolakan oleh Mahkamah Agung atas keberatan PLN terhadap putusan BPSK tersebut, maka putusan BPSK-lah yang berlaku.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365K/Pdt.Sus- 2012;
  3. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pdt.Sus- BPSK/2016/PN.Mdn.

[1][1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

[2][2] Pasal 27 ayat (1) UU 30/2009

[3][3] Pasal 27 ayat (2) UU 30/2009

[4][4] Pasal 28 UU 30/2009

[5][5] Pasal 1 angka 7 UU 30/2009

[6][6] Pasal 29 ayat (1) UU 30/2009

[7][7] Pasal 29 ayat (2) UU 30/2009

[8][8] Pasal 19 ayat (1) UU 8/1999

[9][9] Pasal 23 UU 8/1999

source :

Hukum Online KLINIK

Selasa, 28 November 2017

BySolnets Media Group

Mengenal Profesi Pengacara

Jakarta, CNN Indonesia

Dari salah satu kasus hukum yang ramai diberitakan media akhir-akhir ini, sedikit banyak kamu akan mengetahui salah satu bidang pekerjaan di sana, yaitu pengacara.

Seperti apa sih profesi yang berkaitan dengan pembelaan masalah hukum ini? Menurut Wardaniman Larosa, seorang pengacara di Jakarta, seorang pengacara adalah seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan, mewakili orang lain (klien) yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

Bagaimana syaratnya bisa menjadi pengacara yang membela kasus di pengadilan? Ternyata saat kamu lulus dari Fakultas Hukum, tak serta merta bisa berpraktek di pengadilan lho.

Menurut Warda, demikian pengacara ini akrab dipanggil, syarat untuk menjadi pengacara (advokat) di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yaitu sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Profesi advokat sudah dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Disebut officium nobile karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak asasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan.

Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

“Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum bisa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun lainnya,” ujar Warda kepada CNN Student, beberapa waktu lalu.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen penyitaan atau pemeriksaan. Advokat juga salah satu penegak hukum yang termasuk dalam Catur Wangsa Penegak Hukum, selain polisi, jaksa, dan hakim.

Nah, apakah kamu tertarik menjadi advokat?

Source :

Foto: Dok.detikcom

CNN EDUKASI

Selasa, 01/11/2016 09:58 WIB

BySolnets Media Group

Advokat dalam menerima legal fee dalam penanganan kasus

Advokat sebagai professional selain dituntut untuk memenuhi tanggung jawabkepada masyarakat juga dituntut memenuhi kebutuhan materinya. Para advokat harusmenentukan pilihan dimana posisi mereka dalam hal honorarium atau legal fee ini.

Advokat sering dikatakan sebagai profesi yang terhormat (officum nobile). Padangan tersebut lahir dari fungsi kemasyarakatan yang dijalankan oleh profesi advokat. Orang yang menjalankan fungsi kemasyarakatan tersebut didorong oleh penghormatan atas martabat manusia. Karena landasannya adalah penghormatan atas martabat manusia dan menuntut keahlian serta sikap etis maka pekerjaan advokat dipandang sebagai pekerjaan bermartabat.

Kegiatan profesional harus dibedakan dari kegiatan bisinis, terutama pada pencapaian tujuannya. Dalam konteks bisnis, kembali modal/uang kepada pemilik modal adalah tujuan akhir, sedangkan profesi justru menitik beratkan tujuan pada kesdiaan melakukan kegiatan yang bermotif melayani.

Cita – cita sebuah profesi pada dasarnya menuntut individu untuk memberikan pelayanan dan memperoleh kompensasinya berupa upaya memajukan kepentingan umum.

Menurut Talcott Parsons, hal utama yang membedakan golongan professional darientrepreneur (wirausaha) adalah perbedaan nilai. Para Profesional tidak meletakan imbalan materi (profit-oriented) sebagai tujuan utama meskipun tetap menganggapnya perlu, sebaliknya para pengusaha menganggap mencari keuntungan adalah tujuannya.

Dalam penentuan honorarium atau legal fee seseorang advokat menetapkan dengan batasan – batasan yang layak dengan mengingat kemampuan klien. Sebagaimana diamanatkan oleh kode etik advokat Indonesia dalam bab hubungan dengan klien: Bagian II Pasal 2 butir 2.8 Advokat harus menentukan honorarium dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien. Bagian II Pasal 2 butir 2.9 Advokat tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

Memberikan legal opinion merupakan salah satu bagian dari jasa hukum advokat. Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003tentang Advokat yang menyatakan “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

Terlebih, legal opinion merupakan dasar perikatan dalam hubungan antara advokat dengan kliennya maka terhitung sejak legal opinion disampaikan kepada si klien maka sejak itu pulalah advokat yang bersangkutan berhak atas honorarium. Pembayaran terhadap jasa advokat itu sendiri dilakukan oleh klien yang menggunakan jasa si advokat tersebut dengan jumlah atau nominal yang telah disepakati, ini sesuai dengan isi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa, “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”. Juga yang disebutkan dalam pasal satu poin (f) dalam kode etik advokat Indonesia. Hal ini dimungkinkan kerena tidak adanya standarisasi baku yang mengatur tentang minimal dan maksimal jumlah bayaran jasa advokat.

Para advokat biasanya mengenakan tarif yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak, atau menggunakan kisaran yang menurut kantor advokat bersangkutan pantas. Tidak ada suatu standar penentuan legal fee di kalangan Advokat/Pengacara. Besar kecilnya honorarium yang akan diterima oleh Advokat/Pengacara sangat tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak, klien dan Advokat/Pengacara yang didasarkan kepada beberapa hal, antara lain:

  1. Profesionalitas si Advokat/Pengacara (semakin terkenal berarti semakin mahal) Besar kecilnya kasus yang ditangani.
  2. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
  3. Kemampuan financial si klien.
  4. Lokasi kasus/perkara yangditangani (kalau di luar daerah/pulau berarti semakin mahal dengan penambahan biaya akomodasi dan transportasi).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Indonesia bahwa jasa Advokat lebih difokuskan pada hukum perjanjian sehingga berada pada azas kebebasan bagi mereka yang membuatnya. Itu tertuang dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 ayat 7 “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”.

pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi; “Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”. dan menurut Kode Etik Advokat Indonesia pasal 1 point (f) “Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya”. Berkenaan dengan perbuatan menerima legal fee sebagai bentuk hak yang boleh dilakukan ketika bantuan hukum sudah diberikan dengan ukuran yang wajar dan disepakati kedua belah pihak, hal demikian perjanjian kesepakatan antara advokat dan klien.

Bila melihat bunyi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30; “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurusuatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Honorarium advokat merupakan hak dari advokat atas dasar pekerjaan yang diberikan yaitu berupa jasa hukum kepada kliennya, menyerupai dengan rumusan upah pada pasal tersebut diatas. Dimana klien sebagai pengusaha atau majikan dan advokat sebagai pekeja atau buruh, dimana dalam hubungan advokat dengan klien ada suatu perjanjian antara mereka. Bisa disamakan bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian kerja. Di satu sisi, advokat itu adalah profesi yang mulia (officum nobile) . Di sisi lain, ini adalah profesi untuk mencari uang juga, itu tidak bisa dipungkiri. Advokat ialah bisnis jasa yang mendapatkan penghasilan dari tugasnya yang memberikan jasa hukum. Ini lah yang dimaksudkan dengan kegiatan professional dengan kliennya yang memilikidimensi ekonomi dalam pengertian nonekonomi. Non ekonominya yakni tugas sosialadvokat untuk memberikan jasa hukum secara pro bono atau bantuan hukum cuma –cuma.

Meskipun seorang advokat mendapatkan penghasilan dari klien bukan berartiseorang advokat harus sepenuhnya turut pada perintah klien. Inilah yang membedakanadvokat dengan pegawai atau buruh biasa. Tidak benar bila seorang klien mengaturseorang advokat apalagi terkait dengan langkah hukum yang akan digunakan dalammelakukan pembelaan terhadap klien.

by :

Law Firm Edi Munzir, S.H.,M.H. & Rekan —-

BySolnets Media Group

Benarkah Pengacara itu Kebal Hukum? Apa benar pengacara kebal hukum?

Intisari:

Advokat memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di dalam maupun di luar persidangan. Akan tetapi, jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku. Contohnya seorang advokat merintangi atau menghalangi supaya proses pengadilan atas kliennya tidak berjalan, yang dilakukan dengan menyuruh kliennya berpura-pura sakit atau pergi ke luar negeri. Hal itu merupakan dugaan tindak pidana dan tidak dilindungi hak imunitas.

Lain halnya apabila seorang advokat menasihati kliennya dengan itikad baik, seperti memberi masukan kepada kliennya untuk mempersiapkan tim ahli yang banyak agar menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Hal ini dilindungi oleh hak imunitas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Advokat Berpegang Pada Kode Etik Profesi dan Peraturan Perundang-undangan

Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) berlaku dinyatakan sebagai advokat.[1][1]

Terkait tugas profesinya, Pasal 15 UU Advokat telah mengatur:

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.[2][2]

Kekebalan Advokat

Masih berkaitan dengan kekebalan atau imunitas bagi advokat, selain Pasal 15 UU Advokat yang mengatur mengenai hal tersebut, Pasal 16 UU Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 mengatur lebih rinci terkait tidak dapat dituntutnya advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai berikut:

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Sementara, yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.[3][3]

Jadi, memang benar bahwa advokat memiliki kekebalan dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya. Dengan catatan, kekebalan ini berlaku saat:

  1. di dalam dan di luar sidang pengadilan, dan
  2. dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Mengenai hal ini, Luhut M.P. Pangaribuan, advokat sekaligus penulis buku Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, menjelaskan bahwa jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku, misalnya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Contoh: seorang advokat merintangi atau menghalangi supaya proses pengadilan atas kliennya tidak berjalan, yang dilakukan dengan menyuruh kliennya berpura-pura sakit atau pergi ke luar negeri. Hal itu merupakan dugaan tindak pidana dan tidak dilindungi hak imunitas.

Lebih lanjut menurut Luhut, lain halnya apabila seorang advokat menasihati kliennya dengan itikad baik, seperti memberi masukan kepada kliennya untuk mempersiapkan tim ahli yang banyak agar menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Hal ini dilindungi oleh hak imunitas.

Tata cara melaporkan advokat yang diduga melanggar hukum atau kode etik dijelaskan lebih jauh dalam artikel Prosedur Pemanggilan Advokat yang Diduga Melanggar Hukum.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Catatan:

Klinik hukumonline telah menanyakan pertanyaan ini melalui wawancara via telepon dengan advokat sekaligus penulis buku Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, Luhut M.P. Pangaribuan, pada 23 November 2017 pukul 13.00 WIB.

[1][1] Pasal 32 ayat (1) UU Advokat

[2][2] Penjelasan Pasal 15 UU Advokat

[3][3] Penjelasan Pasal 16 UU Advokat

Source :

Selasa, 28 November 2017
BySolnets Media Group

Pengertian Prodeo dan Probono serta Perbedaanya

Sedikit bingung mengenai Prodeo dan Probono dan setelah seearching baru paham, sekedar ingin berbagi kepada masyarakat luas mengenai pengertian Prodeo dan probono serta perbedaanya. mari ikuti..

Istilah Pro bono memiliki arti yaitu suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.

Selain itu, dalam laman The Law Dictionary, juga disebutkan mengenai istilah pro bono, yaitu:

A latin term meaning for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pro bono adalah pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Sebagi contoh, dalam artikel Pengacara Dampingi Pitbull Secara Pro Bono diceritakan bahwa seorang pengacara bernama Claude M. Kicklighter menangani kasus penyerangan yang dilakukan oleh seekor anjing terhadap anak kecil berumur lima tahun bernama Wesley Frye di Amerika Serikat. Pemilik anjing (Larry) ditangani kasusnya secara cuma-cuma alias pro bono. Dari sini juga bisa kita lihat bahwa pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma.

Sebagiamana diamanatkan pasal 22 Undang-undang Advokat yaitu:

“Advokat wajib memberikan bantuan hokum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” 

Hal serupa mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga disebutkan dalam BAB VI Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia sebagai berikut:

“Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu”.

Jasa bantuan hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium advokat atau diberikan secara probono oleh advokat karena ketidakmampuannya masyarakat pencari keadilan di bidang ekonomi, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh advokat, karena negara menjamin kesederajatan setiap orang di depan hukum ( equality before the law). Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak akan ada bedanya baik bagi yang mampu membayar honorarium / fee kepada advokat maupun bagi yang tidak mampu atau diberikan secara cuma-cuma (probono).

 

Lalu Mengenai Pro Deo atau kita kenal dengan Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan – “Perma 1/2014”), prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

 

Dalam laman resmi tersebut juga dikatakan bahwa yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan (lihat Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014):

  1. 1.  Surat Keterangan Tidak Mampu (“SKTM”) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. 2.  Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Dari serangkaian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pro bono adalah bantuan hukum yang dilakukan untuk pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya, yang mana biasanya pro bono itu diberikan oleh pengacara yang langsung menangani perkara yang dihadapi pihak yang tidak mampu tersebut. Sedangkan pro deo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung.

SUMBER :

  1. http://advokatanda.blogspot.com/2011/05/implementasi-bantuan-hukum-pro-deo-oleh.html
  2. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52fafbb784533/perbedaan-pro-bono-dengan-pro-deo
  3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
  4. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507d4b29e2169/pengacara-dampingi-pitbull-secara-pro-bono

by Law Firm Edi Munzir, S.H,M.H & Rekan –

BySolnets Media Group

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris

Dalam hal jual beli tanah, perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“Permen Agraria 3/1997”). Akta PPAT tersebut adalah bukti adanya peralihan hak atas tanah karena jual beli tersebut (Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Dalam proses jual beli tersebut, menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dalam bukunya yang berjudul Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan (hal 17-21), sebagaimana kami sarikan, dalam transaksi jual beli tanah, PPAT akan meminta dokumen-dokumen sebagai berikut:

  1. Data Tanah:
  2. PBB asli lima tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran (bukti bayarnya);
  3. Sertifikat Asli Tanah;
  4. Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (optional);
  5. Bukti Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Air (bila ada);
  6. Sertifikat Hak Tanggungan jika masih dibebani hak tanggungan.
  7. Data Penjual dan Pembeli:
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri Penjual dan Pembeli;
  9. Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Nikah;
  10. Fotokopi NPWP Penjual dan Pembeli.

Dibutuhkan data diri penjual karena pada dasarnya pihak yang dapat menjual suatu benda (menjual merupakan tindakan kepemilikan) adalah orang yang memiliki hak milik atas benda tersebut.

Hal senada juga ditegaskan Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal 69), yaitu bahwa eigendom (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.

Hal ini juga didukung oleh Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yang berbicara mengenai jual beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual:

Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

Dalam hal ini, apabila tanah tersebut dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris (Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer):

Pasal 833 ayat (1)

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Pasal 832 ayat (1)

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Oleh karena itu, seharusnya jual beli tanah warisan ini disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan. Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dalam bukunya yang berjudul Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (hal. 176-177), sebagaimana kami sarikan, mengatakan jika ingin dilakukan penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan Notaris pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris.

Dalam hal jual beli tanah tersebut tidak ada persetujuan dari para ahli waris, maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya (karena yang sekarang memegang hak milik atas tanah tersebut yaitu para ahli waris). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPer di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.

Selain itu, jual beli tanpa menyertakan sertifikat tanah juga bertentangan dengan persyaratan dalam proses jual beli tanah.

Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan dari mereka, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer sebagai berikut:

  1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
  2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  3. Ada kerugian;
  4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  5. Ada kesalahan.

Yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang:

  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  2. Melanggar hak subjektif orang lain;
  3. Melanggar kaidah tata susila;
  4. Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dalam hal ini, perbuatan orang yang menjual tanah para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris. Untuk dapat menggugat penjual tanah tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum, Anda harus dapat membuktikan bahwa orang yang hendak digugat memenuhi semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas.

Hal ini didukung juga dengan adanya Pasal 834 KUHPer, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peniggalan tersebut. Hal ini disebut dengan hereditas petitio.

Mengenai apakah Anda dapat menarik kembali hak milik atas tanah yang telah dijual, hal itu bergantung pada apa yang diminta dalam petitum gugatan dan bergantung pada putusan hakim.

Pasal 1365 KUHPer jo. Pasal 834 KUHPer telah memberikan para ahli waris dasar untuk meminta kembali tanah warisan tersebut. Para ahli waris dapat memajukan gugatan untuk meminta agar diserahkan kepadanya segala haknya atas harta peninggalan beserta segala hasil, pendapatan, dan anti rugi.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Sumber: hukumonline.com

Penulis: Letezia Tobing, S.H.

 

 

 

 

 

 

BySolnets Media Group

Prosedur dan Syarat Pemecahan atas Sertipikat Tanah

Peraturan Terkait:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Mengenai Ketentuan Umum Pertanahan (“UU No.5/1960?);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP No.24/1997“);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (“PP No.46/2002“);
  4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“Permen No.3/1997“);
  5. Peraturan Kepala BPN RI No.6 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu (“Peraturan No.6/2008“);
  6. Surat Edaran Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 (“SE No.600-1900?).
  7. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-3637 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Sertifikat Dan Surat Ukur (“SE No.110-3637“); dan
  8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah; Pokok Permasalahan:
  9. Bagaimanakah tatacara/prosedur dan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan pemecahan sertifikat tanah berdasarkan hukum serta berapa lamakah proses pemecahan sertifikat dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Gambaran Umum Mengenai Pemecahan Sertifikat:
Tanah perumahan yang dikembangkan developer umumnya berasal dari banyak pemilik tanah, karena itu statusnya juga beranekaragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya ada yang baru girik, ada yang sudah HGB (SHGB) dan hak milik (SHM), ada yang bahkan tidak dilengkapi dokumen. Setelah dibeli semua tanah itu disertifikatkan atas nama developer dengan status HGB. Inilah yang disebut sertifikat induk.
Saat tanah dikaveling-kaveling dan dipasarkan berikut bangunan, sertifikat induk itu dipecah atas nama  konsumen, juga dengan status HGB. Dalam praktik SHGB bersama dokumen lain seperti IMB dan akta jual beli (AJB), diterima bank dari developer dalam 12 bulan sejak konsumen melunasi bea balik nama (BBN). Jadi, bila mengambil KPR berjangka dua tahun, bank bisa langsung menyerahkan sertifikat begitu kredit lunas.
Tapi, ada saja masalah yang membuat sertifikat belum bisa dipecah dan diserahkan developer ke bank. Misalnya, untuk menghemat biaya, pengurusan sertifikat dilakukan sekaligus setelah satu tahap pengembangan selesai melalui oknum kantor pertanahan dan bukan notaris/PPAT. Sebelum rampung si oknum dimutasi ke bagian lain, sehingga data-data dan dokumen konsumen yang sudah diserahkan developer berceceran. Akibatnya, pengurusan harus diulang melalui oknum pejabat yang baru. Pemecahan sertifikat pun tertunda.
Hanya konsumen yang telah melunasi kewajibannya saja yang bisa memperoleh sertifikat. Setelah semua kewajiban dilunasi, secara otomatis bank yang memberikan kredit perumahan akan memberikan sertifikat tersebut kepada konsumen. Namun sertifikat yang diberikan baru memiliki status hak guna bangunan. Ini karena sertifikat belum berganti nama kepada konsumen. Untuk memiliki sertifikat milik, konsumen harus mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah disetujui barulah konsumen akan mendapatkan sertifikat milik.
Dalam pelaksanaan dilapangan sehari-hari waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus sertifikat hak milik. Tapi yang pasti, kalau prosesnya berlarut-larut, berarti konsumen belum menyerahkan semua data yang diperlukan BPN. Karena biasanya, proses perubahan jenis sertifikat tidaklah sulit.
Sebenarnya setelah konsumen sepakat melakukan akitivitas jual-beli dengan pengembang, tidak lagi ada lagi kewajiban bagi pengembang untuk mengurus persoalan tersebut. Karena tanah dan bangunan tersebut telah dimiliki konsumen. Kalau konsumen mempergunakan jalur KPR untuk membayar rumah yang dibelinya, maka bank akan menyimpan sertifikat tersebut. Bank tidak mungkin memberikan sertifikat kepada konsumen. Bila dilakukan, kemungkinan konsumen lalai membayar kewajibannya cukup besar.
Bila konsumen langsung membayar lunas, tentunya pengembang akan langsung memberikan sertifikat tersebut kepada konsumen. Kalau dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pengembang belum menyerahkan sertifikat. Berarti, pengembang telah melanggar kewajibannya.
Ketua Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DPD Jawa Timur Nurhadi, menuturkan, proses legalitas lahan itu telah terjadi kalau pengembang telah memiliki sertifikat. “Pengembang tidak mungkin bekerjasama dengan perbankan kalau perumahan yang dikembangkannya tidak memiliki sertifikat,” jelasnya. ketika hendak membangun proyek di sebuah tempat, biasanya pengembang membebaskan berbagai jenis status lahan. Ada yang berstatus girik, tidak sertifikat, dan bahkan ada yang telah besertifikat. Setelah dibebaskan pengembang kemudian mengurus sertifikat tanah yang dibelinya ke BPN. Semuanya digabung dalam satu sertifikat sesuai dengan kegunaan masing-masing lahan. Misalkan saja ada yang diperuntukan untuk fasos, fasum dan perumahan itu sendiri. Serfitikat yang dimiliki pengembang  tersebut biasa disebut sertifikat induk. Jenis sertifikat biasanya adalah hak guna bangunan. Ini karena ketika mendaftar, pengembang mempergunakan badan hukum. Namun ketika konsumen membeli rumah, sertifikat tersebut dipecah lagi sesuai dengan kepemilikannya.
Tentunya ketika sebuah rumah dibeli konsumen, maka kepemilikannya juga akan berubah, ketika hendak merubah status sertifikatnya, maka konsumen tidak lagi berhubungan dengan pengembang. Melainkan langsung berhubungan ke BPN. “Kalau membeli rumah melalui KPR, pengembang biasanya telah memecah sertifikatnya. Kalau tidak, perbankan tidak akan tertarik.
Dalam kesempatan itu, dia berharap, agar konsumen terlebih dahulu mempertanyakan legalitas perijinan atas rumah yang akan dibeli, baik izin lokasi pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan maupun ijin-ijin lainnya kepada pengembang. Setelah itu, konfirmasi informasi perijinan yang disampaikan pengembang kepada pemerintah setempat dan perjelas apakah lokasi perumahan yang akan dibeli peruntukan lahannya sesuai dengan tata ruang tata wilayah yang ditetapkan pemerintah setempat.
Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
Dalam hal pemisahan sertifikat diatas untuk tiap bidang harus dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya. Apabila tanah yang ingin dipisahkan tersebut dibebankan hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, maka pemecahan sertifikat tersebut baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan.
Dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, buku tanah dan sertipikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangi bidang tanah yang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan nomor haknya ditambahkan kata “sisa” dengan tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang dipisahkan.
Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan kreditor yang mempunyai hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh kerena itu pemecahan tanah itu hanya boleh dilakukan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari kreditor atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban lain yang bersangkutan sehingga beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam hal hak tersebut dibebani hak tanggungan, hak tanggungan yang bersangkutan tetap membebani bidang-bidang hasil pemecahan itu.
Dalam hal tanah yang ingin dipecah adalah tanah pertanian, maka diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan pemecahan sertifikat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dapat dilimpahkan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya.
1.Persyaratan Permohonan Pemisahan Sertifikat Tanah:
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dapat dilimpahkan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya. Dengan demikian maka permohonan ditujukan kepada Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan dilampiri dengan beberapa dokumen berikut ini (Lampiran IX Peraturan No.6/2008):
  1. Fotokopi identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  2. Sertipikat hak atas tanah;
  3. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;
  4. Ijin tertulis dari pemegang hak tanggungan apabila tanah tersebut dibebankan hak tanggungan;
  5. Surat kuasa apabila permohonan pemecahan tidak dilakukan oleh sipemilik hak atas tanah tersebut; dan
  6. Sertipikat Hak Atas Tanah asli, khusus bagi pengembang, harus juga menyertakan Site Plan kawasan pembangunan perumahannya.
Biaya Administrasi Pemecahan Sertifikat Tanah:
Sebagaimana diatur didalam PP No.46/2002 disebutkan bahwa penerimaan bukan pajak yang diterima negara dalam rangka pemecahan sertifikat tanah yaitu sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya sertipikat pemisahan yang diterbitkan biaya ini diluar dari biaya pengukuran tanah yang dilakukan.

Jangka Waktu Pemisahan Sertifikat:
Berdasarkan Lampiran IX Peraturan No.6/2008 menyebutkan bahwa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja (diluar waktu yang diperlukan untuk melakukan pengukuran tanah) untuk Pemecahan sampai dengan 5 (lima) bidang tanah terhitung sejak berkas diterima lengkap oleh Kantor Pertanahan dan telah lunas pembayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan catatan bahwa sertipikat bidang-bidang tanah yang akan dipecah tidak ada catatan (bersih);
Pengukuran Tanah:
Pengukuran tanah dalam rangka pemecahan sertifikat diatur didalam Pasal 73 dan Pasal 74 Permen BPN No.3/1997 yang pada intinya mengatur sebagai berikut:
Untuk melakukan pemisahan atas sertifikat yang melakukan pemisahan diperlukan pengukuran kembali bidang tanah yang bersangkutan dan pemeliharaan data fisik dan yuridis. Karena tanah yang dipecah memiliki status hukum yang sama dengan bidang tanah induknya.
Instansi yang berwenang untuk Melakukan Pengukuran Tanah:
  1. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 Ha. sampai dengan 1000 Ha dilaksanakan oleh Kantor Wilayah;
  2. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari pada 1000 Ha. dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Hasil kedua pengukuran tersebut wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Apabila diperlukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dapat memperbantukan petugas dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kantor Pertanahan lainnya dalam bentuk penugasan khusus maupun “task force” untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
Tugas pemantauan dan pemberian bimbingan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan penunjukan Deputi bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pengukuran bidang tanah yang luas atau yang banyak jumlah bidangnya dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah oleh pihak ketiga ini disupervisi dan hasilnya disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah atau Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sesuai kewenangannya.
Permohonan untuk Mengajukan Pengukuran Tanah:
Permohonan untuk melakukan pengukuran tanah di tujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan
Pengukuran:
Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan persiapan sebagai berikut :
  1. memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon;
  2. merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur;
  3. dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran;
  4. memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon;
  5. dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
  6. apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan-persiapan, seperti menyiapkan formulir-formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur, formulir pengukuran poligon; dll.
Penetapan Batas Tanah:
Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas.
Apabila pengukuran batas bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga, penetapan batas bidang tanah dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau petugas yang ditunjuknya.
Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran, dan kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan. Pemberitahuan ini dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan.
Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.
Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah:
Untuk keperluan penelitian data yuridis Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A.
Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis.

Penelitian Data Fisik oleh Tim A
Setelah pengumpulan dan penelitian data yuridis dilakukan oleh Kepada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah kemudian data itu diajukan kepada Panitia A unutk diperiksa kembali dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:
  1. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
  2. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
  3. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
  4. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
  5. mengisi daftar isian 201.
Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :
  1. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
  2. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
  3. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut. Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).
  4. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis: Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) oleh Panitia A dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.
Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.
Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis
Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202).
Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis tersebut masih terdapat kekurang lengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.
Kepada pihak yang mengajukan keberatan disampaikan kepadanya pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan. Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309