Konsultan Perizinan Legalitas & Jasa Hukum

Solusi Perizinan Cepat

Author Archive

BySolnets Media Group

PEMBERITAHUAN KEPADA CALON CLIENT / CUSTAMER PERIZINAN LEGALITAS BADAN USAHA/HUKUM

Diberitahuan kepada Client yang ini ingin membuat Badan Usaha / Badan Hukum Kami selaku Managemen Solusiperizinancepat.com agar segera membuat planning untuk pembahasan keinginan para calon client kepada Tim Solusiperizinancepat.com atau via email yang tertera diwebsite kami.

Terima kasih

Salam Hormat

 

CEO Solnets media group

BySolnets Media Group

Kegiatan Ekspor oleh Pelaku Usaha UMKM

Contoh Studi Kasus :

Saya dan keluarga memiliki perkebunan kopi yang dikelola secara kekeluargaan. Kami mendapatkan penawaran dari luar negeri untuk mengekspor biji kopi kami kepada mereka. Kami belum memiliki badan usaha apapun dan berpikir untuk mempersiapkannya agar membantu masyarakat desa kami. Apakah pendirian UKM dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan ekspor ini

Intisari:

Pada dasarnya, kegiatan ekspor dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Perizinan di bidang ekspor diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan perizinan.

Oleh karena itu, Anda dapat memilih badan usaha apa saja yang ingin Anda dirikan untuk melakukan ekspor.

Selain melakukan pendirian badan usaha, hal lain yang harus Anda perhatikan adalah apakah ada ketentuan lebih lanjut terkait barang yang akan Anda ekspor. Misalnya dalam pertanyaan Anda, Anda ingin mengekspor kopi, apakah kopi termasuk barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, atau barang dilarang ekspor; dan apakah ada ketentuan-ketentuan lain terkait hal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perlu diketahui bahwa proses yang ada adalah proses pendirian badan usaha, bukan pendirikan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (“UMKM”). UMKM merupakan pengelompokan usaha berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan).

 

Kegiatan pelaku UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU 20/2008”).

Sebelumnya kami akan uraikan secara singkat apa itu UMKM sebagai berikut:

  1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:[1]
  2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  3. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
  4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:[2]
  5. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  6. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 milyar.

 

  1. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:[3]
  2. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  3. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar.

 

Untuk itu, Anda tidak bisa hanya menyebutkan ingin mendirikan UMKM, Anda harus spresifik menyebutkan badan usaha seperti apa yang ingin Anda dirikan untuk menjalankan usaha ekspor. Sebagai informasi, badan usaha terdiri dari:

  1. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum
  2. Perseroan terbatas (“PT”)
  3. Yayasan
  4. Koperasi
  5. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum
  6. Persekutuan Perdata
  7. Firma
  8. CV

Penjelasan selengkapnya mengenai badan usaha dapat Anda simak dalam artikel Jenis-Jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya.

Untuk mengetahui badan usaha apa yang bisa menjalankan usaha ekspor, Anda harus melihat pada peraturan perundang-undangan mengenai ekspor.

Kegiatan Ekspor

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (“Permendag 13/2012”), ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.

Orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan ekpor disebut dengan eksportir.[4]

Ekspor dapat dilakukan oleh:[5]

  1. orang perseorangan;
  2. lembaga; dan
  3. badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Jadi, pada dasarnya ekspor dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Yang membedakan adalah bagi orang perseorangan hanya dapat mengekspor kelompok Barang Bebas Ekspor. Sedangkan lembaga dan badan usaha hanya dapat mengekspor kelompok Barang Bebas Ekspor dan Barang Dibatasi Ekspor.[6]

Barang ekspor dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:[7]

  1. Barang Bebas Ekspor;
  2. Barang Dibatasi Ekspor; dan
  3. Barang Dilarang Ekspor.

Orang perseorangan yang mengekspor Barang Bebas Ekspor harus memiliki:[8]

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  2. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang Bebas Ekspor harus memiliki:[9]

  1. Surat Izin. Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/ instansi;
  2. Tanda Daftar Perusahaan;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  4. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang Dibatasi Ekspor harus memiliki:[10]

  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha, dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/ instansi;
  2. Tanda Daftar Perusahaan; dan
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Selain wajib memiliki persyaratan-persyaratan tersebut, lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang Dibatasi Ekspor juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pengaturan jenis barangnya berupa:[11]

  1. pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar;
  2. Persetujuan. Ekspor;
  3. Laporan Surveyor;
  4. Surat Keterangan Asal; dan/atau
  5. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan perizinan, akan diterbitkan oleh Menteri Perdagangan (“Menteri”) atau pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan perizinan. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan penerbitan perizinan kepada instansi atau dinas teknis terkait.[12]

 

Oleh karena itu, Anda dapat memilih badan usaha apa saja yang ingin Anda dirikan untuk melakukan ekspor. Sebagai contoh misalnya Anda ingin mendirikan PT untuk kegiatan ekspor Anda, Anda harus memperhatikan beberapa hal sebagaimana akan kami jelaskan singkat di bawah ini.

Syarat-syarat Pendirian PT

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah sebagai berikut:

  1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih;[13]
  2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;[14]
  3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;[15]
  4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI;[16]
  5. Besaran modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT dan modal ditempatkan dan disetor penuh minimal 25% dari modal dasar;[17]
  6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris;[18]
  7. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT Penanaman Modal Asing;[19]

Penjelasan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara mendirikan PT dapat Anda simak Besaran Modal Dasar Pendirian PT dan Rincian Biaya Notarisnya.

Ketentuan Ekspor Kopi

Selain melakukan pendirian badan usaha, hal lain yang harus Anda perhatikan adalah apakah ada ketentuan lebih lanjut terkait barang yang akan Anda ekspor. Misalnya dalam pertanyaan Anda, Anda ingin mengekspor kopi, apakah kopi termasuk barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, atau barang dilarang ekspor; dan apakah ada ketentuan-ketentuan lain terkait ekspor kopi.

Kami menyarankan agar Anda melakukan pengecekan apakah kopi termasuk dalam kelompok Barang Bebas Ekspor, Barang Dibatasi Ekspor, atau Barang Dilarang Ekspor.

Barang-barang yang dilarang untuk diekspor disebutkan dalam Lampiran Permendag Nomor 44/M-Dag/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (“Permendag 44/2012”). Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Barang-barang yang Dilarang Diekspor/Diimpor.

Sedangkan kopi, berdasarkan penelusuran kami dalam Lampiran Permendag 44/2012, tidak termasuk barang yang dilarang ekspor. Meski demikian, Anda tetap perlu mencermati ketentuan ekspor kopi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (“Permendag 41/2009”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (“Permendag 10/2011”).

Sebagai informasi, kopi yang diatur ekspornya yaitu:[20]

  1. kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun; dan
  2. ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.

Kopi tersebut hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara (“EKS”) atau Eksportir Terdaftar Kopi (“ETK”) dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.[21]

Untuk mendapat pengakuan sebagai EKS, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:[22]

  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang industri makanan
  2. dan minuman dari instansi teknis;
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  5. Rekomendasi dari Dinas yang ditunjuk sebagai penerbit Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK).

Pengakuan sebagai EKS dapat ditingkatkan menjadi ETK jika EKS telah melakukan kegiatan ekspor kopi paling sedikit 200 ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kopi, dengan melampirkan fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.[23]

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
  6. Permendag Nomor 44/M-Dag/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor.

Referensi:

Syarat Menjadi Eksportir, diakses pada Rabu 10 Januari 2018, pukul 17.39 WIB.

[1] Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) UU 20/2008

[2] Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 6 ayat (2) UU 20/2008

[3] Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 6 ayat (3) UU 20/2008

[4] Pasal 1 angka 3 Permendag 13/2012

[5] Pasal 3 ayat (1) Permendag 13/2012

[6] Pasal 5 Permendag 13/2012

[7] Pasal 2 ayat (1) Permendag 13/2012

[8] Pasal 6 ayat (1) Permendag 13/2012

[9] Pasal 6 ayat (2) Permendag 13/2012

[10] Pasal 7 ayat (1) Permendag 13/2012

[11] Pasal 7 ayat (2) Permendag 13/2012

[12] Pasal 10 Permendag 13/2012

[13] Pasal 7 ayat (1) UUPT

[14] Pasal 7 ayat (1) UUPT

[15] Pasal 7 ayat (2) dan (3) UUPT

[16] Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (1) huruf a UUPT

[17] Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

[18] Pasal 92 ayat (3) jo Pasal 108 ayat (3) UUPT

[19] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UUPT

[20] Lampiran I Permendag 10/2011

[21] Pasal 2 ayat (2) Permendag 41/2009

[22] Pasal 3 ayat (1) Permendag 41/2009

[23] Pasal 4 ayat (2) Permendag 41/2009

Source :

KLINIK Hukum online

Selasa, 23 January 2018

 

BySolnets Media Group

Produk Impor yang Wajib Mencantumkan Manual Berbahasa Indonesia

Produk barang/jasa impor apa saja yang harus menggunakan instruksi (petunjuk penggunaan) dalam Bahasa Indonesia?

Apakah produk senter impor, baterai impor, dan sejenisnya harus mencantumkan petunjuk penggunaan/manual berbahasa Indonesia?

Mengenai pencantuman informasi dan/atau petunjuk penggunakan barang dalam Bahasa Indonesia, secara umum dapat dilihat ketentuannya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”). Sedangkan untuk produk telematika dan elektronika dapat dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika (“Permendag 19/2009”).

Pada dasarnya, UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha (termasuk importir) yang akan memperdagangkan barang-barang di Indonesia mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, untuk baterai yang Anda sebutkan, barang tersebut tidak termasuk barang yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan berdasarkan Permendag 19/2009.

Meski demikian, karena dalam UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, maka kami menyarankan agar importir tetap mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan baterai atau senter tersebut.

Sebagai tambahan informasi, jika baterai yang Anda maksud adalah baterai/aki kendaraan bermotor, barang tersebut termasuk dalam barang yang wajib dicantumkan label berbahasa Indonesia berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Importir Merupakan Pelaku Usaha

Guna menyederhanakan jawaban, karena Anda menanyakan mengenai barang impor, maka kami akan mengulas tentang kewajiban importir mencantumkan petunjuk penggunaan barang yang diimpornya dalam Bahasa Indonesia.

Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor. Demikian definisi importir yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir (“Permendag 70/2015”).

Dari definisi importir di atas dapat kita ketahui bahwa importir merupakan pelaku usaha. Importir sebagai pelaku usaha ini juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) yang berbunyi:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Sehubungan dengan pencantuman petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia oleh importir, Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen mengatur sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.[1]

Berdasarkan ketentuan ini, dapat kita ketahui bahwa pelaku usaha (termasuk importir) yang akan memperdagangkan barang-barang di Indonesia, harus mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia.

Kewajiban Pencantuman Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika

Bagi produk elektronika dan telematika, ada produk-produk yang diwajibkan menggunakan petunjuk penggunaan (manual) berbahasa Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika (“Permendag 19/2009”).

Dalam Permendag 19/2009 tersebut diatur bahwa setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia.[2]

Mengenai produk telematika dan elektronika apa saja yang harus dilengkapi dengan manual berbahasa Indonesia, dapat dilihat dalam Lampiran I Permendag 19/2009 tersebut.

Terkait pertanyaan Anda, kami ambil contoh barang berupa baterai, berdasarkan penelusuran kami baterai tidak termasuk dalam barang-barang yang harus mencantumkan petunjuk penggunaan/manual berbahasa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Permendag 19/2009.[3]

Ketentuan Mencantumkan Label Dalam Bahasa Indonesia

Akan tetapi, sebagai tambahan informasi, salah satu barang yang Anda sebutkan, yaitu baterai, termasuk sebagai barang yang wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (“Permendag 73/2015”), baterai yang wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia adalah baterai/aki kendaraan bermotor.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, maka kami menyarankan agar importir tetap mencantumkan petunjuk penggunaan baterai tersebut.

Sedangkan untuk baterai/aki kendaraan bermotor, barang tersebut termasuk dalam barang yang wajib dicantumkan label berbahasa Indonesia berdasarkan Lampiran III Permendag 73/2015.

Demikian, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir;
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Source by :

KLINIK Hukum Online

Selasa, 22 May 2018

BySolnets Media Group

Langkah Hukum Jika Barang yang Dibeli Ternyata Kadaluwarsa

Saya membeli barang di sebuah mini market. Tetapi barang yang saya beli ternyata setelah saya konsumsi barang itu expired. Bagaimana prosedurnya?

Kami berkesimpulan bahwa yang Anda tanyakan adalah prosedur hukum yang dapat dilakukan jika barang yang dibeli telah expired.

Expired atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kedaluwarsa berarti terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (makanan), sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman resmi Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Kami kurang mendapat keterangan yang jelas apakah pada barang tersebut tidak tercantum tanggal kadaluwasa atau barang tersebut ada tanggal kadaluwarsa akan tetapi tetap diperjualbelikan. Oleh karena itu kami akan menjelaskan keduanya,

Berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain ancaman pidana di atas, terhadap pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen):

  1. perampasan barang tertentu;
  2. pengumuman keputusan hakim;
  3. pembayaran ganti rugi;
  4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
  6. pencabutan izin usaha.

Sebagai pelaku usaha, pemilik mini market dilarang untuk tidak mencatumkan tanggal kadaluwarsa pada barang yang dijualnya.

Apabila barang tersebut telah dicantumkan tanggal kadaluwarsanya namun telah melewati jangka waktu dan masih diperjualbelikan, maka penggunaan atau pemanfaatan barang tersebut sudah tidak baik dan tidak layak dikonsumsi.

Terkait dengan kondisi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi ini, sebagai konsumen, Anda memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang Anda beli (Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen).

Untuk mengetahui prosedur langkah hukum yang dapat Anda lakukan, kita mengacu pada Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

 

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Jadi, Anda dan pemilik mini market yang menentukan upaya penyelesaian sengketa mana yang akan ditempuh. Apabila Anda ingin menuntut pemilik mini market sebagai pelaku usaha secara pidana, maka Anda dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen (Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen).

Selain itu, perlu Anda ketahui bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen).

Contoh kasus dapat kita temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 747/Pid.B/2010/PN.Bgl. Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjual barang berupa makanan ringan atau kue yang lewat masa kadaluwarsanya. Terdakwa dengan sengaja menghapus tanggal kadaluwarsa barang dagangannya, karena terdakwa tahu bahwa barang-barang tersebut telah kadaluwarsa.

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan didukung oleh bukti-bukti di persidangan, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik telah terpenuhi.

Majelis Hakim memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang kadaluarsa” dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Referensi:

  1. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 15 Januari 2014 pukul 12.27 WIB.
  2. http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Putusan+Mahkamah+Agung+No.+747%2FPid.B%2F2010%2FPN.Bgl.+Mujiono, diakses pada 15 Januari 2014 pukul 13.49 WIB.

source :

Hukum Online KLINIK

Kamis, 16 Januari 2014

BySolnets Media Group

Bisakah Konsumen yang Dirugikan oleh PLN Menggugat ke BPSK?

Apakah gangguan pelayanan PLN seperti: kesalahan pemasangan baru, pemasangan baru yang tidak memperhatikan unsur keselamatan pengguna jalan (kabel menggantung hanya 2.5 meter dari permukaan jalan), dan gangguan aliran listrik melebihi batas waktu maksimal gangguan (> 3 jam) dapat dilaporkan ke BPSK?

Intisari :

Jika konsumen menderita kerugian akibat gangguan pelayanan tenaga listrik, maka pelaku usaha (dalam hal ini penyedia tenaga listrik/PLN) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen.

Apabila PLN menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan, maka PLN dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) atau konsumen dapat mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Ulasan:

Pelaksana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Peraturan mengenai penyediaan tenaga listrik adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU 30/2009”) beserta peraturan pelaksananya.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disebut dengan PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).[1][1]

Pihak yang merupakan pelaksana penyedia tenaga listrik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 yang berbunyi:

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 tersebut kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusannya dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”.

Penjelasan selengkapnya mengenai penyediaan tenaga listrik oleh swasta dapat Anda simak dalam artikel Dapatkah Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum Dilakukan oleh Swasta?.

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:[2][2]

  1. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
  2. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
  3. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  4. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  5. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
  6. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
  7. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.[3][3] Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:[4][4]

  1. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
  2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
  3. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
  4. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Hak Konsumen Tenaga Listrik

Selain penyedia tenaga listrik, konsumen sebagai orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik juga memiliki hak serta kewajiban.[5][5]

Konsumen berhak untuk:[6][6]

  1. mendapat pelayanan yang baik;
  2. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  3. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
  4. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
  5. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Di samping memiliki, konsumen memiliki kewajiban yaitu:[7][7]

  1. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
  2. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
  3. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
  4. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
  5. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada pengaturan mengenai langkah apabila konsumen dilanggar haknya (dalam hal ini adanya gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada konsumen). Untuk itu, kita perlu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”).

Jika konsumen menderita kerugian akibat gangguan pelayanan tenaga listrik, maka pelaku usaha (dalam hal ini penyedia tenaga listrik/PLN) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.[8][8]

Jika pelaku usaha (PLN) menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan, pengusaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) atau konsumen dapat mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.[9][9]

Menurut Pasal 52 huruf e UU 8/1999, salah satu tugas dan kewenangan dari BPSK adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kosumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (PLN), yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi pada PLN. Apabila PLN menolak untuk ganti rugi, maka PLN dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Contoh Putusan

Dalam praktiknya, seorang konsumen bisa saja mengajukan gugatan pada BPSK. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pdt.Sus- BPSK/2016/PN.Mdn yang mengadili perkara keberatan atas Putusan BPSK, dimana PLN memohonkan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor: 006/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 ke Pengengadilan Negeri Medan.

Sebelumnya, seorang konsumen mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya karena PLN kepada BPSK. Dalam putusannya BPSK mengabulkan permohonan konsumen dan menghukum PLN untuk memperbaiki fasilitas KWH meter dan mengembalikan meter serta melakukan pemasangan aliran listrik kembali ke rumah konsumen. Kemudian PLN juga dihukum untuk menghapus biaya tunggakan dan biaya tunggakan susulan. Selain itu, PLN juga dihukum untuk mengganti sejumlah kerugian konsumen (genset, alat-alat listrik, upah pemasangan, dan lain-lain) dan membayar denda sebesar 1 juta apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan BPSK yang sudah ditetapkan.

Kemudian, PLN mengajukan permohonan keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan keberatan Pemohon (PLN) untuk sebagian serta menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam kasus tersebut. Majelis juga membatalkan putusan BPSK tersebut.

Contoh lain adalah putusan yang mengadili perkara keberatan atas Putusan BPSK yang sampai pada tingkat kasasi. Contohnya dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365K/Pdt.Sus- 2012 dimana PLN sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor: 49/BPSK-Mdn/2011.

Sebelumnya, seorang konsumen mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya karena PLN kepada BPSK. Dalam putusannya BPSK mengabulkan permohonan konsumen sebagian dan menghukum PLN untuk memasang KWH meter dan aliran tenaga listrik ke rumah konsumen dalam keadaan baik. Kemudian PLN juga diwajibkan untuk merehabilitasi nama Konsumen sebagai Pelanggan yang beritikad baik.

Kemudian, PLN mengajukan permohonan keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan namun tidak dapat diterima. Pada proses kasasi, Majelis hakim memutuskan untuk juga menolak permohonan keberatan Pemohon (PLN) dan menghukum PLN sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500 ribu. Berdasarkan penolakan oleh Mahkamah Agung atas keberatan PLN terhadap putusan BPSK tersebut, maka putusan BPSK-lah yang berlaku.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365K/Pdt.Sus- 2012;
  3. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pdt.Sus- BPSK/2016/PN.Mdn.

[1][1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

[2][2] Pasal 27 ayat (1) UU 30/2009

[3][3] Pasal 27 ayat (2) UU 30/2009

[4][4] Pasal 28 UU 30/2009

[5][5] Pasal 1 angka 7 UU 30/2009

[6][6] Pasal 29 ayat (1) UU 30/2009

[7][7] Pasal 29 ayat (2) UU 30/2009

[8][8] Pasal 19 ayat (1) UU 8/1999

[9][9] Pasal 23 UU 8/1999

source :

Hukum Online KLINIK

Selasa, 28 November 2017

BySolnets Media Group

Proses & Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Biaya pembuatan akta jual beli tanah biasanya ditanggung oleh pihak penjual dan pembeli, atau bisa juga ditanggung oleh salah satu pihak asalkan dilakukan dengan kesepakatan sebelumnya. Akta Jual Beli Tanah itu sendiri merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli tanah. Oleh karena itu, pihak penjual maupun pembeli wajib mengetahui proses dan tata caranya. Berikut penjelasannya.

Prosedur Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Baik penjual maupun pembeli wajib memahami prosedur jual beli tanah dari awal hingga akhir. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya kerugian maupun risiko penipuan yang bisa saja terjadi. Apalagi harga tanah dan properti tidaklah murah. Maka sangat perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Salah satu prosedur jual beli tanah yang harus dipenuhi adalah adanya Akta Jual Beli Tanah.

AJB ini berbeda dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). AJB merupakan syarat otentik untuk melaksanakan jual beli tanah. Sementara PPJB sifatnya lebih mengarah pada ikatan antara penjual dan pembeli di bawah tangan. AJB akan dibuat oleh notaris atau PPAT yang nantinya akan membutuhkan syarat dan biaya pembuatan akta jual beli tanah untuk disahkan sebagai dokumen pengantar untuk balik nama. Adapun prosedur pembuatan akta jual beli tanah ini antara lain:

  1. Proses awal

Pada proses awal ini, pembeli maupun penjual bisa mendatangi PPAT. Dalam hal ini, PPAT akan menjelaskan secara lengkap mengenai prosedur jual beli tanah dan juga proses pembuatan AJB dari awal hingga akhir. Dari sana, penjual dan pembeli bisa mempersiapkan dokumen apa saja yang diperlukan.

  1. Pemeriksaan sertifikat dan PBB

Sebelum melaksanakan transaksi atau pembuatan AJB, pihak PPAT akan memeriksa keabsahan dan hak atas tanah tersebut serta dokumen pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam proses ini, pihak PPAT akan meminta dokumen asli sertifikat tanah dan bukti pelunasan PBB 5 tahun terakhir. Pemeriksaan ini dimaksudkan juga untuk menghindari sengketa atas tanah yang akan diperjualbelikan. Jika PBB belum dilunasi, maka penjual harus segera melunasinya terlebih dahulu, karena PBB merupakan salah satu biaya pembuatan AJB terbaru yang perlu dicantumkan.

 

  1. Persetujuan suami / istri

Pihak penjual harus mendapatkan persetujuan dari suami / istri bahwa tanah tersebut memang boleh atau disetujui untuk dijual. Hal ini berkaitan dengan hak setelah perkawinan yang sudah terjadi pencampuran harta bersama antara suami dan istri yang sudah menikah. Termasuk dalam hal ini adalah hak atas tanah. Jika suami atau istri telah meninggal, maka surat persetujuan tersebut bisa diwakili dengan surat keterangan kematian dari kelurahan setempat.

  1. Pelunasan biaya AJB

Dalam AJB, penjual dan pembeli harus melakukan pelunasan terlebih dahulu akan biaya pembuatan AJB, yang terdiri dari pajak PPh dan pajak BPHTB. Lebih jelasnya akan dijabarkan pada bagian bawah artikel.

  1. Tanda tangan

Proses penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan oleh kedua belah pihak dengan sanksi dan juga pejabat PPAT. Biasanya sanksi bisa berupa notaris atau orang dari kantor PPAT.

  1. Balik nama

Setelah dilakukan penandatanganan pada AJB, proses yang bisa dilakukan setelah itu adalah balik nama dari penjual ke nama pembeli pada sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Proses balik nama ini dilakukan juga oleh PPAT di Kantor Pertanahan. Proses ini memakan waktu kurang lebih 1 hingga 3 bulan.

Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Dari proses yang sudah dijelaskan di atas, ada sebuah proses pelunasan biaya AJB yang perlu dilakukan. Pada dasarnya, saat membuat Akta Jual Beli tanah memang diperlukan sebuah biaya. Komponen biaya pembuatan akta jual beli tanah meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pajak yang harus ditanggung, baik oleh penjual maupun pembeli tanah. Keberadaan pajak tersebut disebutkan secara sah dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

 

Selain PBB, biaya pembuatan AJB tanah yang harus ditanggung oleh penjual adalah biaya wajib pajak penghasilan (PPh). Hal ini dikarenakan penjual akan mendapatkan penghasilan dari adanya penjualan tanah tersebut. Umumnya pajak penghasilan ini nilainya adalah sebesar 5% dari NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak.

Sedangkan pembeli tanah juga akan dikenakan sebuah pajak yang berupa pajak BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Biaya pembuatan sertifikat akta jual beli tanah yang dibayarkan oleh pembeli ini besarnya 5% juga. Namun berbeda dengan penjual, pembeli akan dikenakan biaya 5% dari NJOP yang sudah dikurangi dengan NJOPTKP. Sehingga, besarannya lebih kecil daripada besaran pajak yang harus dibayar oleh penjual.

by Law Firm Edi Munzir, S.H.,M.H. & Rekan —-

BySolnets Media Group

Mengenal Profesi Pengacara

Jakarta, CNN Indonesia

Dari salah satu kasus hukum yang ramai diberitakan media akhir-akhir ini, sedikit banyak kamu akan mengetahui salah satu bidang pekerjaan di sana, yaitu pengacara.

Seperti apa sih profesi yang berkaitan dengan pembelaan masalah hukum ini? Menurut Wardaniman Larosa, seorang pengacara di Jakarta, seorang pengacara adalah seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan, mewakili orang lain (klien) yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

Bagaimana syaratnya bisa menjadi pengacara yang membela kasus di pengadilan? Ternyata saat kamu lulus dari Fakultas Hukum, tak serta merta bisa berpraktek di pengadilan lho.

Menurut Warda, demikian pengacara ini akrab dipanggil, syarat untuk menjadi pengacara (advokat) di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yaitu sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Profesi advokat sudah dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Disebut officium nobile karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak asasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan.

Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

“Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum bisa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun lainnya,” ujar Warda kepada CNN Student, beberapa waktu lalu.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen penyitaan atau pemeriksaan. Advokat juga salah satu penegak hukum yang termasuk dalam Catur Wangsa Penegak Hukum, selain polisi, jaksa, dan hakim.

Nah, apakah kamu tertarik menjadi advokat?

Source :

Foto: Dok.detikcom

CNN EDUKASI

Selasa, 01/11/2016 09:58 WIB

BySolnets Media Group

Advokat dalam menerima legal fee dalam penanganan kasus

Advokat sebagai professional selain dituntut untuk memenuhi tanggung jawabkepada masyarakat juga dituntut memenuhi kebutuhan materinya. Para advokat harusmenentukan pilihan dimana posisi mereka dalam hal honorarium atau legal fee ini.

Advokat sering dikatakan sebagai profesi yang terhormat (officum nobile). Padangan tersebut lahir dari fungsi kemasyarakatan yang dijalankan oleh profesi advokat. Orang yang menjalankan fungsi kemasyarakatan tersebut didorong oleh penghormatan atas martabat manusia. Karena landasannya adalah penghormatan atas martabat manusia dan menuntut keahlian serta sikap etis maka pekerjaan advokat dipandang sebagai pekerjaan bermartabat.

Kegiatan profesional harus dibedakan dari kegiatan bisinis, terutama pada pencapaian tujuannya. Dalam konteks bisnis, kembali modal/uang kepada pemilik modal adalah tujuan akhir, sedangkan profesi justru menitik beratkan tujuan pada kesdiaan melakukan kegiatan yang bermotif melayani.

Cita – cita sebuah profesi pada dasarnya menuntut individu untuk memberikan pelayanan dan memperoleh kompensasinya berupa upaya memajukan kepentingan umum.

Menurut Talcott Parsons, hal utama yang membedakan golongan professional darientrepreneur (wirausaha) adalah perbedaan nilai. Para Profesional tidak meletakan imbalan materi (profit-oriented) sebagai tujuan utama meskipun tetap menganggapnya perlu, sebaliknya para pengusaha menganggap mencari keuntungan adalah tujuannya.

Dalam penentuan honorarium atau legal fee seseorang advokat menetapkan dengan batasan – batasan yang layak dengan mengingat kemampuan klien. Sebagaimana diamanatkan oleh kode etik advokat Indonesia dalam bab hubungan dengan klien: Bagian II Pasal 2 butir 2.8 Advokat harus menentukan honorarium dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien. Bagian II Pasal 2 butir 2.9 Advokat tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

Memberikan legal opinion merupakan salah satu bagian dari jasa hukum advokat. Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003tentang Advokat yang menyatakan “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

Terlebih, legal opinion merupakan dasar perikatan dalam hubungan antara advokat dengan kliennya maka terhitung sejak legal opinion disampaikan kepada si klien maka sejak itu pulalah advokat yang bersangkutan berhak atas honorarium. Pembayaran terhadap jasa advokat itu sendiri dilakukan oleh klien yang menggunakan jasa si advokat tersebut dengan jumlah atau nominal yang telah disepakati, ini sesuai dengan isi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa, “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”. Juga yang disebutkan dalam pasal satu poin (f) dalam kode etik advokat Indonesia. Hal ini dimungkinkan kerena tidak adanya standarisasi baku yang mengatur tentang minimal dan maksimal jumlah bayaran jasa advokat.

Para advokat biasanya mengenakan tarif yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak, atau menggunakan kisaran yang menurut kantor advokat bersangkutan pantas. Tidak ada suatu standar penentuan legal fee di kalangan Advokat/Pengacara. Besar kecilnya honorarium yang akan diterima oleh Advokat/Pengacara sangat tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak, klien dan Advokat/Pengacara yang didasarkan kepada beberapa hal, antara lain:

  1. Profesionalitas si Advokat/Pengacara (semakin terkenal berarti semakin mahal) Besar kecilnya kasus yang ditangani.
  2. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
  3. Kemampuan financial si klien.
  4. Lokasi kasus/perkara yangditangani (kalau di luar daerah/pulau berarti semakin mahal dengan penambahan biaya akomodasi dan transportasi).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Indonesia bahwa jasa Advokat lebih difokuskan pada hukum perjanjian sehingga berada pada azas kebebasan bagi mereka yang membuatnya. Itu tertuang dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 ayat 7 “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”.

pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi; “Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”. dan menurut Kode Etik Advokat Indonesia pasal 1 point (f) “Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya”. Berkenaan dengan perbuatan menerima legal fee sebagai bentuk hak yang boleh dilakukan ketika bantuan hukum sudah diberikan dengan ukuran yang wajar dan disepakati kedua belah pihak, hal demikian perjanjian kesepakatan antara advokat dan klien.

Bila melihat bunyi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30; “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurusuatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Honorarium advokat merupakan hak dari advokat atas dasar pekerjaan yang diberikan yaitu berupa jasa hukum kepada kliennya, menyerupai dengan rumusan upah pada pasal tersebut diatas. Dimana klien sebagai pengusaha atau majikan dan advokat sebagai pekeja atau buruh, dimana dalam hubungan advokat dengan klien ada suatu perjanjian antara mereka. Bisa disamakan bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian kerja. Di satu sisi, advokat itu adalah profesi yang mulia (officum nobile) . Di sisi lain, ini adalah profesi untuk mencari uang juga, itu tidak bisa dipungkiri. Advokat ialah bisnis jasa yang mendapatkan penghasilan dari tugasnya yang memberikan jasa hukum. Ini lah yang dimaksudkan dengan kegiatan professional dengan kliennya yang memilikidimensi ekonomi dalam pengertian nonekonomi. Non ekonominya yakni tugas sosialadvokat untuk memberikan jasa hukum secara pro bono atau bantuan hukum cuma –cuma.

Meskipun seorang advokat mendapatkan penghasilan dari klien bukan berartiseorang advokat harus sepenuhnya turut pada perintah klien. Inilah yang membedakanadvokat dengan pegawai atau buruh biasa. Tidak benar bila seorang klien mengaturseorang advokat apalagi terkait dengan langkah hukum yang akan digunakan dalammelakukan pembelaan terhadap klien.

by :

Law Firm Edi Munzir, S.H.,M.H. & Rekan —-

BySolnets Media Group

Benarkah Pengacara itu Kebal Hukum? Apa benar pengacara kebal hukum?

Intisari:

Advokat memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di dalam maupun di luar persidangan. Akan tetapi, jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku. Contohnya seorang advokat merintangi atau menghalangi supaya proses pengadilan atas kliennya tidak berjalan, yang dilakukan dengan menyuruh kliennya berpura-pura sakit atau pergi ke luar negeri. Hal itu merupakan dugaan tindak pidana dan tidak dilindungi hak imunitas.

Lain halnya apabila seorang advokat menasihati kliennya dengan itikad baik, seperti memberi masukan kepada kliennya untuk mempersiapkan tim ahli yang banyak agar menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Hal ini dilindungi oleh hak imunitas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Advokat Berpegang Pada Kode Etik Profesi dan Peraturan Perundang-undangan

Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) berlaku dinyatakan sebagai advokat.[1][1]

Terkait tugas profesinya, Pasal 15 UU Advokat telah mengatur:

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.[2][2]

Kekebalan Advokat

Masih berkaitan dengan kekebalan atau imunitas bagi advokat, selain Pasal 15 UU Advokat yang mengatur mengenai hal tersebut, Pasal 16 UU Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 mengatur lebih rinci terkait tidak dapat dituntutnya advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai berikut:

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Sementara, yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.[3][3]

Jadi, memang benar bahwa advokat memiliki kekebalan dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya. Dengan catatan, kekebalan ini berlaku saat:

  1. di dalam dan di luar sidang pengadilan, dan
  2. dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Mengenai hal ini, Luhut M.P. Pangaribuan, advokat sekaligus penulis buku Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, menjelaskan bahwa jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku, misalnya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Contoh: seorang advokat merintangi atau menghalangi supaya proses pengadilan atas kliennya tidak berjalan, yang dilakukan dengan menyuruh kliennya berpura-pura sakit atau pergi ke luar negeri. Hal itu merupakan dugaan tindak pidana dan tidak dilindungi hak imunitas.

Lebih lanjut menurut Luhut, lain halnya apabila seorang advokat menasihati kliennya dengan itikad baik, seperti memberi masukan kepada kliennya untuk mempersiapkan tim ahli yang banyak agar menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Hal ini dilindungi oleh hak imunitas.

Tata cara melaporkan advokat yang diduga melanggar hukum atau kode etik dijelaskan lebih jauh dalam artikel Prosedur Pemanggilan Advokat yang Diduga Melanggar Hukum.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Catatan:

Klinik hukumonline telah menanyakan pertanyaan ini melalui wawancara via telepon dengan advokat sekaligus penulis buku Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, Luhut M.P. Pangaribuan, pada 23 November 2017 pukul 13.00 WIB.

[1][1] Pasal 32 ayat (1) UU Advokat

[2][2] Penjelasan Pasal 15 UU Advokat

[3][3] Penjelasan Pasal 16 UU Advokat

Source :

Selasa, 28 November 2017
BySolnets Media Group

Dasar Hukum Perhitungan Besaran Tarif Rumah Susun Sewa

Dalam rangka pengelolaan rumah susun sewa sederhana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, apakah besaran tarif/harga sewa rusunawa tersebut diatur dengan peraturan daerah tentang retribusi daerah ataukah cukup diatur dengan peraturan kepala daerah.

Intisari :

 

Komponen perhitungan besaran tarif sewa rumah susun diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, bukan diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah ataupun peraturan kepala daerah.

 

Yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah adalah besaran tarif retribusi atau tarif sewa untuk pemakaian rumah susun sederhana

 

Besaran tarif sewa rumah susun tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. Hasil perhitungan tarif sewa satuan rumah susun (“sarusun”) ditetapkan oleh pengguna barang milik negara atau pengelola barang milik daerah.

 

Dimana komponen perhitungan tarif sewa rumah susun itu terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan serta biaya pemeliharaan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan :

Rumah Susun Sewa

Terminologi Rumah Susun Sederhana Sewa (“rusunawa”) sebagaimana Anda sebutkan dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (“Permenpera 14/2007”). Dalam peraturan tersebut, rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.[1]

 

Namun, sejak berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (“Permenpupera 01/2018”), maka Permenpera 14/2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Permenpupera 01/2018, secara eksplisit istilah rusunawa tidak disebutkan. Tetapi ada pengaturan mengenai rumah susun yang disewakan. Dalam Permenpupera 01/2018 ada yang dinamakan Bantuan Pembangunan Rumah Susun yaitu pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.[2]

Bantuan Pembangunan rumah susun tersebut terdiri atas:[3]

  1. rumah susun umum;
  2. rumah susun negara; dan
  3. rumah susun khusus.

Penerima bantuan pembangunan rumah susun diberikan kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.[4]

Rumah susun tersebut merupakan barang milik negara atau barang milik daerah yang penguasaannnya dilakukan dengan cara sewa.[5]

Jadi yang ada adalah rumah susun yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Rumah susun tersebut dihuni oleh maysarakat dengan cara sewa.

Komponen Tarif Sewa Rumah Susun Sewa

Tarif sewa sarusun dihitung dan ditetapkan dengan memperhatikan:[6]

  1. dasar perhitungan tarif;
  2. komponen perhitungan tarif; dan
  3. struktur perhitungan tarif.

Perhitungan besaran tarif sewa sarusun oleh pengelola tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. Hasil perhitungan tarif sewa sarusun ditetapkan oleh pengguna barang milik negara atau pengelola barang milik daerah. Dalam hal penetapan tarif tidak dapat dijangkau oleh penghuni sarusun, maka Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan subsidi tarif sewa sarusun sesuai dengan kewenangannya.[7]

Dasar perhitungan tarif, komponen perhitungan tarif, dan struktur perhitungan tarif tercantum dalam Lampiran III Permenpupera 01/2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permenpupera 01/2018 ini.[8]

Jadi berdasarkan Permenpupera 01/2018 besaran tarif sewa rumah susun tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. Hasil perhitungan tarif sewa sarusun ditetapkan oleh pengguna barang milik negara atau pengelola barang milik daerah.

Komponen perhitungan tarif sewa rumah susun adalah sebagai berikut:[9]

  1. Biaya operasional

Rumus perhitungan biaya operasional :

 

Biaya operasional per bulan

———————————————-

Jumlah Unit Hunian

 

  1. Biaya perawatan

Rumus perhitungan biaya perawatan :

 

Biaya perawatan per-tahun 12 bulan x jumlah unit hunian

 

  1. Biaya pemeliharaan

Rumus perhitungan biaya pemeliharaan:

 

biaya pemeliharaan perbulan

———————————————–

jumlah unit hunian

Struktur tarif sewa rumah susun:[10]

  1. Tarif Maksimum

Biaya operasional + biaya perawatan + biaya pemeliharaan

  1. Tarif Minimum

Biaya perawatan + biaya pemeliharaan

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, komponen perhitungan besaran tarif sewa rumah susun diatur dalam Permenpupera 01/2018. Dimana komponen perhitungan tarif sewa rumah susun itu terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan serta biaya pemeliharaan.

Besar Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana

Besarnya tarif sewa rumah susun sederhana diatur dalam peraturan masing-masing daerah mengenai retribusi daerah. Sebagai contoh di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 3/2012”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 1/2015”).

 

Pasal 71 Perda DKI Jakarta 3/2012 mengatur mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah (dalam hal ini rumah susun sederhana milik pemerintah daerah), sebagai berikut:

 

  1. Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Perumahan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  2. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian rumah susun sederhana milik Pemerintah Daerah.

 

Yang dimaksud dengan pemakaian rumah susun sederhana adalah sewa rumah susun sederhana, besarnya sewa rumah susun sederhana tidak termasuk biaya pemakaian air PAM, Listrik dan Gas Negara.[11]

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan tercantum dalam Lampiran III.B Perda DKI Jakarta 3/2012. Sebagai contoh, pemakaian rumah susun sederhana di Sukapura untuk PNS:[12]

  1. Lantai I                                  Rp 152 ribu/bulan
  2. Lantai II                                 Rp 144 ribu/bulan
  3. Lantai III                                Rp 137 ribu/bulan
  4. Lantai IV                                Rp 131 ribu/bulan
  5. Lantai V                                 Rp 125 ribu/bulan
  6. Lantai dasar untuk usaha          Rp 10 ribu/m2/bulan

Dasar hukum:

  1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
  3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

[1] Pasal 1 angka 1 Permenpera 14/2007

[2] Pasal 1 angka 1 Permenpupera 01/2018

[3] Pasal 4 ayat (2) Permenpupera 01/2018

[4] Pasal 5 Permenpupera 01/2018

[5] Pasal 17 ayat (1) dan (2) Permenpupera 01/2018

[6] Pasal 27 ayat (2) Permenpupera 01/2018

[7] Pasal 27 ayat (3), (4), dan (5) Permenpupera 01/2018

[8] Pasal 27 ayat (6) Permenpupera 01/2018

[9] Lampiran III format 1 Permenpupera 01/2018

[10] Lampiran III format 2 Permenpupera 01/2018

[11] Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Perda DKI Jakarta 3/2012

[12] Lampiran III B huruf a Perda DKI Jakarta 3/2012

Source :

Jumat, 09 Maret 2018