Konsultan Perizinan Legalitas & Jasa Hukum

Solusi Perizinan Cepat

Monthly ArchiveMay 2018

BySolnets Media Group

Bisakah Konsumen yang Dirugikan oleh PLN Menggugat ke BPSK?

Apakah gangguan pelayanan PLN seperti: kesalahan pemasangan baru, pemasangan baru yang tidak memperhatikan unsur keselamatan pengguna jalan (kabel menggantung hanya 2.5 meter dari permukaan jalan), dan gangguan aliran listrik melebihi batas waktu maksimal gangguan (> 3 jam) dapat dilaporkan ke BPSK?

Intisari :

Jika konsumen menderita kerugian akibat gangguan pelayanan tenaga listrik, maka pelaku usaha (dalam hal ini penyedia tenaga listrik/PLN) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen.

Apabila PLN menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan, maka PLN dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) atau konsumen dapat mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Penjelasan lebih lanjut dan contoh kasusnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Ulasan:

Pelaksana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Peraturan mengenai penyediaan tenaga listrik adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU 30/2009”) beserta peraturan pelaksananya.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disebut dengan PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).[1][1]

Pihak yang merupakan pelaksana penyedia tenaga listrik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 yang berbunyi:

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 tersebut kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusannya dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”.

Penjelasan selengkapnya mengenai penyediaan tenaga listrik oleh swasta dapat Anda simak dalam artikel Dapatkah Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum Dilakukan oleh Swasta?.

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:[2][2]

  1. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
  2. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
  3. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  4. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  5. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
  6. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
  7. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.[3][3] Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:[4][4]

  1. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
  2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
  3. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
  4. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Hak Konsumen Tenaga Listrik

Selain penyedia tenaga listrik, konsumen sebagai orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik juga memiliki hak serta kewajiban.[5][5]

Konsumen berhak untuk:[6][6]

  1. mendapat pelayanan yang baik;
  2. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  3. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
  4. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
  5. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Di samping memiliki, konsumen memiliki kewajiban yaitu:[7][7]

  1. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
  2. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
  3. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
  4. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
  5. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada pengaturan mengenai langkah apabila konsumen dilanggar haknya (dalam hal ini adanya gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada konsumen). Untuk itu, kita perlu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”).

Jika konsumen menderita kerugian akibat gangguan pelayanan tenaga listrik, maka pelaku usaha (dalam hal ini penyedia tenaga listrik/PLN) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.[8][8]

Jika pelaku usaha (PLN) menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan, pengusaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) atau konsumen dapat mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.[9][9]

Menurut Pasal 52 huruf e UU 8/1999, salah satu tugas dan kewenangan dari BPSK adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kosumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (PLN), yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi pada PLN. Apabila PLN menolak untuk ganti rugi, maka PLN dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Contoh Putusan

Dalam praktiknya, seorang konsumen bisa saja mengajukan gugatan pada BPSK. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pdt.Sus- BPSK/2016/PN.Mdn yang mengadili perkara keberatan atas Putusan BPSK, dimana PLN memohonkan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor: 006/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 ke Pengengadilan Negeri Medan.

Sebelumnya, seorang konsumen mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya karena PLN kepada BPSK. Dalam putusannya BPSK mengabulkan permohonan konsumen dan menghukum PLN untuk memperbaiki fasilitas KWH meter dan mengembalikan meter serta melakukan pemasangan aliran listrik kembali ke rumah konsumen. Kemudian PLN juga dihukum untuk menghapus biaya tunggakan dan biaya tunggakan susulan. Selain itu, PLN juga dihukum untuk mengganti sejumlah kerugian konsumen (genset, alat-alat listrik, upah pemasangan, dan lain-lain) dan membayar denda sebesar 1 juta apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan BPSK yang sudah ditetapkan.

Kemudian, PLN mengajukan permohonan keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan keberatan Pemohon (PLN) untuk sebagian serta menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam kasus tersebut. Majelis juga membatalkan putusan BPSK tersebut.

Contoh lain adalah putusan yang mengadili perkara keberatan atas Putusan BPSK yang sampai pada tingkat kasasi. Contohnya dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365K/Pdt.Sus- 2012 dimana PLN sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor: 49/BPSK-Mdn/2011.

Sebelumnya, seorang konsumen mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya karena PLN kepada BPSK. Dalam putusannya BPSK mengabulkan permohonan konsumen sebagian dan menghukum PLN untuk memasang KWH meter dan aliran tenaga listrik ke rumah konsumen dalam keadaan baik. Kemudian PLN juga diwajibkan untuk merehabilitasi nama Konsumen sebagai Pelanggan yang beritikad baik.

Kemudian, PLN mengajukan permohonan keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan namun tidak dapat diterima. Pada proses kasasi, Majelis hakim memutuskan untuk juga menolak permohonan keberatan Pemohon (PLN) dan menghukum PLN sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500 ribu. Berdasarkan penolakan oleh Mahkamah Agung atas keberatan PLN terhadap putusan BPSK tersebut, maka putusan BPSK-lah yang berlaku.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365K/Pdt.Sus- 2012;
  3. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 12/Pdt.Sus- BPSK/2016/PN.Mdn.

[1][1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

[2][2] Pasal 27 ayat (1) UU 30/2009

[3][3] Pasal 27 ayat (2) UU 30/2009

[4][4] Pasal 28 UU 30/2009

[5][5] Pasal 1 angka 7 UU 30/2009

[6][6] Pasal 29 ayat (1) UU 30/2009

[7][7] Pasal 29 ayat (2) UU 30/2009

[8][8] Pasal 19 ayat (1) UU 8/1999

[9][9] Pasal 23 UU 8/1999

source :

Hukum Online KLINIK

Selasa, 28 November 2017

BySolnets Media Group

Proses & Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Biaya pembuatan akta jual beli tanah biasanya ditanggung oleh pihak penjual dan pembeli, atau bisa juga ditanggung oleh salah satu pihak asalkan dilakukan dengan kesepakatan sebelumnya. Akta Jual Beli Tanah itu sendiri merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli tanah. Oleh karena itu, pihak penjual maupun pembeli wajib mengetahui proses dan tata caranya. Berikut penjelasannya.

Prosedur Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Baik penjual maupun pembeli wajib memahami prosedur jual beli tanah dari awal hingga akhir. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya kerugian maupun risiko penipuan yang bisa saja terjadi. Apalagi harga tanah dan properti tidaklah murah. Maka sangat perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Salah satu prosedur jual beli tanah yang harus dipenuhi adalah adanya Akta Jual Beli Tanah.

AJB ini berbeda dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). AJB merupakan syarat otentik untuk melaksanakan jual beli tanah. Sementara PPJB sifatnya lebih mengarah pada ikatan antara penjual dan pembeli di bawah tangan. AJB akan dibuat oleh notaris atau PPAT yang nantinya akan membutuhkan syarat dan biaya pembuatan akta jual beli tanah untuk disahkan sebagai dokumen pengantar untuk balik nama. Adapun prosedur pembuatan akta jual beli tanah ini antara lain:

  1. Proses awal

Pada proses awal ini, pembeli maupun penjual bisa mendatangi PPAT. Dalam hal ini, PPAT akan menjelaskan secara lengkap mengenai prosedur jual beli tanah dan juga proses pembuatan AJB dari awal hingga akhir. Dari sana, penjual dan pembeli bisa mempersiapkan dokumen apa saja yang diperlukan.

  1. Pemeriksaan sertifikat dan PBB

Sebelum melaksanakan transaksi atau pembuatan AJB, pihak PPAT akan memeriksa keabsahan dan hak atas tanah tersebut serta dokumen pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam proses ini, pihak PPAT akan meminta dokumen asli sertifikat tanah dan bukti pelunasan PBB 5 tahun terakhir. Pemeriksaan ini dimaksudkan juga untuk menghindari sengketa atas tanah yang akan diperjualbelikan. Jika PBB belum dilunasi, maka penjual harus segera melunasinya terlebih dahulu, karena PBB merupakan salah satu biaya pembuatan AJB terbaru yang perlu dicantumkan.

 

  1. Persetujuan suami / istri

Pihak penjual harus mendapatkan persetujuan dari suami / istri bahwa tanah tersebut memang boleh atau disetujui untuk dijual. Hal ini berkaitan dengan hak setelah perkawinan yang sudah terjadi pencampuran harta bersama antara suami dan istri yang sudah menikah. Termasuk dalam hal ini adalah hak atas tanah. Jika suami atau istri telah meninggal, maka surat persetujuan tersebut bisa diwakili dengan surat keterangan kematian dari kelurahan setempat.

  1. Pelunasan biaya AJB

Dalam AJB, penjual dan pembeli harus melakukan pelunasan terlebih dahulu akan biaya pembuatan AJB, yang terdiri dari pajak PPh dan pajak BPHTB. Lebih jelasnya akan dijabarkan pada bagian bawah artikel.

  1. Tanda tangan

Proses penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan oleh kedua belah pihak dengan sanksi dan juga pejabat PPAT. Biasanya sanksi bisa berupa notaris atau orang dari kantor PPAT.

  1. Balik nama

Setelah dilakukan penandatanganan pada AJB, proses yang bisa dilakukan setelah itu adalah balik nama dari penjual ke nama pembeli pada sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Proses balik nama ini dilakukan juga oleh PPAT di Kantor Pertanahan. Proses ini memakan waktu kurang lebih 1 hingga 3 bulan.

Biaya Pembuatan Akta Jual Beli Tanah

Dari proses yang sudah dijelaskan di atas, ada sebuah proses pelunasan biaya AJB yang perlu dilakukan. Pada dasarnya, saat membuat Akta Jual Beli tanah memang diperlukan sebuah biaya. Komponen biaya pembuatan akta jual beli tanah meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pajak yang harus ditanggung, baik oleh penjual maupun pembeli tanah. Keberadaan pajak tersebut disebutkan secara sah dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

 

Selain PBB, biaya pembuatan AJB tanah yang harus ditanggung oleh penjual adalah biaya wajib pajak penghasilan (PPh). Hal ini dikarenakan penjual akan mendapatkan penghasilan dari adanya penjualan tanah tersebut. Umumnya pajak penghasilan ini nilainya adalah sebesar 5% dari NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak.

Sedangkan pembeli tanah juga akan dikenakan sebuah pajak yang berupa pajak BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Biaya pembuatan sertifikat akta jual beli tanah yang dibayarkan oleh pembeli ini besarnya 5% juga. Namun berbeda dengan penjual, pembeli akan dikenakan biaya 5% dari NJOP yang sudah dikurangi dengan NJOPTKP. Sehingga, besarannya lebih kecil daripada besaran pajak yang harus dibayar oleh penjual.

by Law Firm Edi Munzir, S.H.,M.H. & Rekan —-

BySolnets Media Group

Mengenal Profesi Pengacara

Jakarta, CNN Indonesia

Dari salah satu kasus hukum yang ramai diberitakan media akhir-akhir ini, sedikit banyak kamu akan mengetahui salah satu bidang pekerjaan di sana, yaitu pengacara.

Seperti apa sih profesi yang berkaitan dengan pembelaan masalah hukum ini? Menurut Wardaniman Larosa, seorang pengacara di Jakarta, seorang pengacara adalah seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan, mewakili orang lain (klien) yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

Bagaimana syaratnya bisa menjadi pengacara yang membela kasus di pengadilan? Ternyata saat kamu lulus dari Fakultas Hukum, tak serta merta bisa berpraktek di pengadilan lho.

Menurut Warda, demikian pengacara ini akrab dipanggil, syarat untuk menjadi pengacara (advokat) di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yaitu sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Profesi advokat sudah dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Disebut officium nobile karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak asasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan.

Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

“Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum bisa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun lainnya,” ujar Warda kepada CNN Student, beberapa waktu lalu.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen penyitaan atau pemeriksaan. Advokat juga salah satu penegak hukum yang termasuk dalam Catur Wangsa Penegak Hukum, selain polisi, jaksa, dan hakim.

Nah, apakah kamu tertarik menjadi advokat?

Source :

Foto: Dok.detikcom

CNN EDUKASI

Selasa, 01/11/2016 09:58 WIB

BySolnets Media Group

Advokat dalam menerima legal fee dalam penanganan kasus

Advokat sebagai professional selain dituntut untuk memenuhi tanggung jawabkepada masyarakat juga dituntut memenuhi kebutuhan materinya. Para advokat harusmenentukan pilihan dimana posisi mereka dalam hal honorarium atau legal fee ini.

Advokat sering dikatakan sebagai profesi yang terhormat (officum nobile). Padangan tersebut lahir dari fungsi kemasyarakatan yang dijalankan oleh profesi advokat. Orang yang menjalankan fungsi kemasyarakatan tersebut didorong oleh penghormatan atas martabat manusia. Karena landasannya adalah penghormatan atas martabat manusia dan menuntut keahlian serta sikap etis maka pekerjaan advokat dipandang sebagai pekerjaan bermartabat.

Kegiatan profesional harus dibedakan dari kegiatan bisinis, terutama pada pencapaian tujuannya. Dalam konteks bisnis, kembali modal/uang kepada pemilik modal adalah tujuan akhir, sedangkan profesi justru menitik beratkan tujuan pada kesdiaan melakukan kegiatan yang bermotif melayani.

Cita – cita sebuah profesi pada dasarnya menuntut individu untuk memberikan pelayanan dan memperoleh kompensasinya berupa upaya memajukan kepentingan umum.

Menurut Talcott Parsons, hal utama yang membedakan golongan professional darientrepreneur (wirausaha) adalah perbedaan nilai. Para Profesional tidak meletakan imbalan materi (profit-oriented) sebagai tujuan utama meskipun tetap menganggapnya perlu, sebaliknya para pengusaha menganggap mencari keuntungan adalah tujuannya.

Dalam penentuan honorarium atau legal fee seseorang advokat menetapkan dengan batasan – batasan yang layak dengan mengingat kemampuan klien. Sebagaimana diamanatkan oleh kode etik advokat Indonesia dalam bab hubungan dengan klien: Bagian II Pasal 2 butir 2.8 Advokat harus menentukan honorarium dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien. Bagian II Pasal 2 butir 2.9 Advokat tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

Memberikan legal opinion merupakan salah satu bagian dari jasa hukum advokat. Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003tentang Advokat yang menyatakan “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

Terlebih, legal opinion merupakan dasar perikatan dalam hubungan antara advokat dengan kliennya maka terhitung sejak legal opinion disampaikan kepada si klien maka sejak itu pulalah advokat yang bersangkutan berhak atas honorarium. Pembayaran terhadap jasa advokat itu sendiri dilakukan oleh klien yang menggunakan jasa si advokat tersebut dengan jumlah atau nominal yang telah disepakati, ini sesuai dengan isi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa, “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”. Juga yang disebutkan dalam pasal satu poin (f) dalam kode etik advokat Indonesia. Hal ini dimungkinkan kerena tidak adanya standarisasi baku yang mengatur tentang minimal dan maksimal jumlah bayaran jasa advokat.

Para advokat biasanya mengenakan tarif yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak, atau menggunakan kisaran yang menurut kantor advokat bersangkutan pantas. Tidak ada suatu standar penentuan legal fee di kalangan Advokat/Pengacara. Besar kecilnya honorarium yang akan diterima oleh Advokat/Pengacara sangat tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak, klien dan Advokat/Pengacara yang didasarkan kepada beberapa hal, antara lain:

  1. Profesionalitas si Advokat/Pengacara (semakin terkenal berarti semakin mahal) Besar kecilnya kasus yang ditangani.
  2. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
  3. Kemampuan financial si klien.
  4. Lokasi kasus/perkara yangditangani (kalau di luar daerah/pulau berarti semakin mahal dengan penambahan biaya akomodasi dan transportasi).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Indonesia bahwa jasa Advokat lebih difokuskan pada hukum perjanjian sehingga berada pada azas kebebasan bagi mereka yang membuatnya. Itu tertuang dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 ayat 7 “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”.

pasal 21 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi; “Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak”. dan menurut Kode Etik Advokat Indonesia pasal 1 point (f) “Honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya”. Berkenaan dengan perbuatan menerima legal fee sebagai bentuk hak yang boleh dilakukan ketika bantuan hukum sudah diberikan dengan ukuran yang wajar dan disepakati kedua belah pihak, hal demikian perjanjian kesepakatan antara advokat dan klien.

Bila melihat bunyi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30; “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurusuatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Honorarium advokat merupakan hak dari advokat atas dasar pekerjaan yang diberikan yaitu berupa jasa hukum kepada kliennya, menyerupai dengan rumusan upah pada pasal tersebut diatas. Dimana klien sebagai pengusaha atau majikan dan advokat sebagai pekeja atau buruh, dimana dalam hubungan advokat dengan klien ada suatu perjanjian antara mereka. Bisa disamakan bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian kerja. Di satu sisi, advokat itu adalah profesi yang mulia (officum nobile) . Di sisi lain, ini adalah profesi untuk mencari uang juga, itu tidak bisa dipungkiri. Advokat ialah bisnis jasa yang mendapatkan penghasilan dari tugasnya yang memberikan jasa hukum. Ini lah yang dimaksudkan dengan kegiatan professional dengan kliennya yang memilikidimensi ekonomi dalam pengertian nonekonomi. Non ekonominya yakni tugas sosialadvokat untuk memberikan jasa hukum secara pro bono atau bantuan hukum cuma –cuma.

Meskipun seorang advokat mendapatkan penghasilan dari klien bukan berartiseorang advokat harus sepenuhnya turut pada perintah klien. Inilah yang membedakanadvokat dengan pegawai atau buruh biasa. Tidak benar bila seorang klien mengaturseorang advokat apalagi terkait dengan langkah hukum yang akan digunakan dalammelakukan pembelaan terhadap klien.

by :

Law Firm Edi Munzir, S.H.,M.H. & Rekan —-

BySolnets Media Group

Benarkah Pengacara itu Kebal Hukum? Apa benar pengacara kebal hukum?

Intisari:

Advokat memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di dalam maupun di luar persidangan. Akan tetapi, jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku. Contohnya seorang advokat merintangi atau menghalangi supaya proses pengadilan atas kliennya tidak berjalan, yang dilakukan dengan menyuruh kliennya berpura-pura sakit atau pergi ke luar negeri. Hal itu merupakan dugaan tindak pidana dan tidak dilindungi hak imunitas.

Lain halnya apabila seorang advokat menasihati kliennya dengan itikad baik, seperti memberi masukan kepada kliennya untuk mempersiapkan tim ahli yang banyak agar menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Hal ini dilindungi oleh hak imunitas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Advokat Berpegang Pada Kode Etik Profesi dan Peraturan Perundang-undangan

Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) berlaku dinyatakan sebagai advokat.[1][1]

Terkait tugas profesinya, Pasal 15 UU Advokat telah mengatur:

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.[2][2]

Kekebalan Advokat

Masih berkaitan dengan kekebalan atau imunitas bagi advokat, selain Pasal 15 UU Advokat yang mengatur mengenai hal tersebut, Pasal 16 UU Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 mengatur lebih rinci terkait tidak dapat dituntutnya advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai berikut:

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Sementara, yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.[3][3]

Jadi, memang benar bahwa advokat memiliki kekebalan dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya. Dengan catatan, kekebalan ini berlaku saat:

  1. di dalam dan di luar sidang pengadilan, dan
  2. dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Mengenai hal ini, Luhut M.P. Pangaribuan, advokat sekaligus penulis buku Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, menjelaskan bahwa jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku, misalnya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Contoh: seorang advokat merintangi atau menghalangi supaya proses pengadilan atas kliennya tidak berjalan, yang dilakukan dengan menyuruh kliennya berpura-pura sakit atau pergi ke luar negeri. Hal itu merupakan dugaan tindak pidana dan tidak dilindungi hak imunitas.

Lebih lanjut menurut Luhut, lain halnya apabila seorang advokat menasihati kliennya dengan itikad baik, seperti memberi masukan kepada kliennya untuk mempersiapkan tim ahli yang banyak agar menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Hal ini dilindungi oleh hak imunitas.

Tata cara melaporkan advokat yang diduga melanggar hukum atau kode etik dijelaskan lebih jauh dalam artikel Prosedur Pemanggilan Advokat yang Diduga Melanggar Hukum.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Catatan:

Klinik hukumonline telah menanyakan pertanyaan ini melalui wawancara via telepon dengan advokat sekaligus penulis buku Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, Luhut M.P. Pangaribuan, pada 23 November 2017 pukul 13.00 WIB.

[1][1] Pasal 32 ayat (1) UU Advokat

[2][2] Penjelasan Pasal 15 UU Advokat

[3][3] Penjelasan Pasal 16 UU Advokat

Source :

Selasa, 28 November 2017
BySolnets Media Group

Dasar Hukum Perhitungan Besaran Tarif Rumah Susun Sewa

Dalam rangka pengelolaan rumah susun sewa sederhana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, apakah besaran tarif/harga sewa rusunawa tersebut diatur dengan peraturan daerah tentang retribusi daerah ataukah cukup diatur dengan peraturan kepala daerah.

Intisari :

 

Komponen perhitungan besaran tarif sewa rumah susun diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, bukan diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah ataupun peraturan kepala daerah.

 

Yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah adalah besaran tarif retribusi atau tarif sewa untuk pemakaian rumah susun sederhana

 

Besaran tarif sewa rumah susun tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. Hasil perhitungan tarif sewa satuan rumah susun (“sarusun”) ditetapkan oleh pengguna barang milik negara atau pengelola barang milik daerah.

 

Dimana komponen perhitungan tarif sewa rumah susun itu terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan serta biaya pemeliharaan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan :

Rumah Susun Sewa

Terminologi Rumah Susun Sederhana Sewa (“rusunawa”) sebagaimana Anda sebutkan dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (“Permenpera 14/2007”). Dalam peraturan tersebut, rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.[1]

 

Namun, sejak berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (“Permenpupera 01/2018”), maka Permenpera 14/2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Permenpupera 01/2018, secara eksplisit istilah rusunawa tidak disebutkan. Tetapi ada pengaturan mengenai rumah susun yang disewakan. Dalam Permenpupera 01/2018 ada yang dinamakan Bantuan Pembangunan Rumah Susun yaitu pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.[2]

Bantuan Pembangunan rumah susun tersebut terdiri atas:[3]

  1. rumah susun umum;
  2. rumah susun negara; dan
  3. rumah susun khusus.

Penerima bantuan pembangunan rumah susun diberikan kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.[4]

Rumah susun tersebut merupakan barang milik negara atau barang milik daerah yang penguasaannnya dilakukan dengan cara sewa.[5]

Jadi yang ada adalah rumah susun yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Rumah susun tersebut dihuni oleh maysarakat dengan cara sewa.

Komponen Tarif Sewa Rumah Susun Sewa

Tarif sewa sarusun dihitung dan ditetapkan dengan memperhatikan:[6]

  1. dasar perhitungan tarif;
  2. komponen perhitungan tarif; dan
  3. struktur perhitungan tarif.

Perhitungan besaran tarif sewa sarusun oleh pengelola tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. Hasil perhitungan tarif sewa sarusun ditetapkan oleh pengguna barang milik negara atau pengelola barang milik daerah. Dalam hal penetapan tarif tidak dapat dijangkau oleh penghuni sarusun, maka Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan subsidi tarif sewa sarusun sesuai dengan kewenangannya.[7]

Dasar perhitungan tarif, komponen perhitungan tarif, dan struktur perhitungan tarif tercantum dalam Lampiran III Permenpupera 01/2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permenpupera 01/2018 ini.[8]

Jadi berdasarkan Permenpupera 01/2018 besaran tarif sewa rumah susun tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. Hasil perhitungan tarif sewa sarusun ditetapkan oleh pengguna barang milik negara atau pengelola barang milik daerah.

Komponen perhitungan tarif sewa rumah susun adalah sebagai berikut:[9]

  1. Biaya operasional

Rumus perhitungan biaya operasional :

 

Biaya operasional per bulan

———————————————-

Jumlah Unit Hunian

 

  1. Biaya perawatan

Rumus perhitungan biaya perawatan :

 

Biaya perawatan per-tahun 12 bulan x jumlah unit hunian

 

  1. Biaya pemeliharaan

Rumus perhitungan biaya pemeliharaan:

 

biaya pemeliharaan perbulan

———————————————–

jumlah unit hunian

Struktur tarif sewa rumah susun:[10]

  1. Tarif Maksimum

Biaya operasional + biaya perawatan + biaya pemeliharaan

  1. Tarif Minimum

Biaya perawatan + biaya pemeliharaan

 

Jadi menjawab pertanyaan Anda, komponen perhitungan besaran tarif sewa rumah susun diatur dalam Permenpupera 01/2018. Dimana komponen perhitungan tarif sewa rumah susun itu terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan serta biaya pemeliharaan.

Besar Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana

Besarnya tarif sewa rumah susun sederhana diatur dalam peraturan masing-masing daerah mengenai retribusi daerah. Sebagai contoh di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 3/2012”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (“Perda DKI Jakarta 1/2015”).

 

Pasal 71 Perda DKI Jakarta 3/2012 mengatur mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah (dalam hal ini rumah susun sederhana milik pemerintah daerah), sebagai berikut:

 

  1. Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Perumahan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  2. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian rumah susun sederhana milik Pemerintah Daerah.

 

Yang dimaksud dengan pemakaian rumah susun sederhana adalah sewa rumah susun sederhana, besarnya sewa rumah susun sederhana tidak termasuk biaya pemakaian air PAM, Listrik dan Gas Negara.[11]

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan tercantum dalam Lampiran III.B Perda DKI Jakarta 3/2012. Sebagai contoh, pemakaian rumah susun sederhana di Sukapura untuk PNS:[12]

  1. Lantai I                                  Rp 152 ribu/bulan
  2. Lantai II                                 Rp 144 ribu/bulan
  3. Lantai III                                Rp 137 ribu/bulan
  4. Lantai IV                                Rp 131 ribu/bulan
  5. Lantai V                                 Rp 125 ribu/bulan
  6. Lantai dasar untuk usaha          Rp 10 ribu/m2/bulan

Dasar hukum:

  1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
  3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

[1] Pasal 1 angka 1 Permenpera 14/2007

[2] Pasal 1 angka 1 Permenpupera 01/2018

[3] Pasal 4 ayat (2) Permenpupera 01/2018

[4] Pasal 5 Permenpupera 01/2018

[5] Pasal 17 ayat (1) dan (2) Permenpupera 01/2018

[6] Pasal 27 ayat (2) Permenpupera 01/2018

[7] Pasal 27 ayat (3), (4), dan (5) Permenpupera 01/2018

[8] Pasal 27 ayat (6) Permenpupera 01/2018

[9] Lampiran III format 1 Permenpupera 01/2018

[10] Lampiran III format 2 Permenpupera 01/2018

[11] Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Perda DKI Jakarta 3/2012

[12] Lampiran III B huruf a Perda DKI Jakarta 3/2012

Source :

Jumat, 09 Maret 2018

 

BySolnets Media Group

Pengertian Prodeo dan Probono serta Perbedaanya

Sedikit bingung mengenai Prodeo dan Probono dan setelah seearching baru paham, sekedar ingin berbagi kepada masyarakat luas mengenai pengertian Prodeo dan probono serta perbedaanya. mari ikuti..

Istilah Pro bono memiliki arti yaitu suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.

Selain itu, dalam laman The Law Dictionary, juga disebutkan mengenai istilah pro bono, yaitu:

A latin term meaning for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pro bono adalah pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Sebagi contoh, dalam artikel Pengacara Dampingi Pitbull Secara Pro Bono diceritakan bahwa seorang pengacara bernama Claude M. Kicklighter menangani kasus penyerangan yang dilakukan oleh seekor anjing terhadap anak kecil berumur lima tahun bernama Wesley Frye di Amerika Serikat. Pemilik anjing (Larry) ditangani kasusnya secara cuma-cuma alias pro bono. Dari sini juga bisa kita lihat bahwa pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma.

Sebagiamana diamanatkan pasal 22 Undang-undang Advokat yaitu:

“Advokat wajib memberikan bantuan hokum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” 

Hal serupa mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga disebutkan dalam BAB VI Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia sebagai berikut:

“Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu”.

Jasa bantuan hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium advokat atau diberikan secara probono oleh advokat karena ketidakmampuannya masyarakat pencari keadilan di bidang ekonomi, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh advokat, karena negara menjamin kesederajatan setiap orang di depan hukum ( equality before the law). Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak akan ada bedanya baik bagi yang mampu membayar honorarium / fee kepada advokat maupun bagi yang tidak mampu atau diberikan secara cuma-cuma (probono).

 

Lalu Mengenai Pro Deo atau kita kenal dengan Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan – “Perma 1/2014”), prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

 

Dalam laman resmi tersebut juga dikatakan bahwa yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan (lihat Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014):

  1. 1.  Surat Keterangan Tidak Mampu (“SKTM”) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. 2.  Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Dari serangkaian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pro bono adalah bantuan hukum yang dilakukan untuk pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya, yang mana biasanya pro bono itu diberikan oleh pengacara yang langsung menangani perkara yang dihadapi pihak yang tidak mampu tersebut. Sedangkan pro deo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung.

SUMBER :

  1. http://advokatanda.blogspot.com/2011/05/implementasi-bantuan-hukum-pro-deo-oleh.html
  2. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52fafbb784533/perbedaan-pro-bono-dengan-pro-deo
  3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
  4. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt507d4b29e2169/pengacara-dampingi-pitbull-secara-pro-bono

by Law Firm Edi Munzir, S.H,M.H & Rekan –

BySolnets Media Group

Kedudukan Camat Sebagai PPAT Sementara

Kedua orang tua saya telah meninggal dan meninggalkan warisan berupa tanah serta bangunan. Saya ingin membuat surat keterangan ahli waris mulai dari RT, RW, Lurah dan Camat. Tetapi pada saat saya mendatangi kantor kecamatan untuk meminta pengesahan, camat sebagai PPAT sementara meminta 1% dari NJOP. Pertanyaan saya adalah, 1. Apakah betul ada peraturan yang mengharuskan camat meminta 1% dari NJOP? 2. Apa yang harus saya lakukan bila camat tidak mau menandatangani surat ahli waris? 3. Apakah camat sebagai PPAT sementara bisa dituntut terkait masalah di atas? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Jawaban :

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Camat Sebagai PPAT Sementara yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Selasa, 26 Juni 2012.

Intisari:

Jika camat melakukan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Sementara yaitu membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, maka Camat sebagai PPAT Sementara memang berhak mendapatkan honorarium dari akta yang dibuat maksimal 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akta.

 

Namun perlu dicatat bahwa membuat surat keterangan waris bukan termasuk kewenangan PPAT atau Camat sebagai PPAT Sementara, melainkan kewenangan para ahli waris untuk membuatnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang kemudian Camat karena jabatannya menguatkan surat tersebut bersama Kepala Desa/Kelurahan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

  1. Di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 37/1998”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 24/2016”) disebutkan bahwa Camat dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional – “Menteri”) apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. Dalam hal ini, Camat ditunjuk sebagai PPAT Sementara.[1]

PPAT Sementara sebelum menjalankan jabatannya wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.[2]

Mengenai uang jasa (honorarium) bagi PPAT Sementara, hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/2016:

Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

 

Jadi, jika camat sebagai PPAT Sementara meminta 1 % dari Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”), memang sudah menjadi hak Camat sebagai PPAT Sementara untuk mendapatkan uang jasa/honorarium dari akta yang dibuat maksimal 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akta.

 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.[3]

  1. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 PP 24/2016, PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

Oleh karena itu, kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara yang melaksanakan tugas PPAT sama seperti kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP 37/1998, yatu:

  1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
  2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  3. Jual beli;
  4. Tukar menukar;
  5. Hibah;
  6. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
  7. Pembagian hak bersama;
  8. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
  9. Pemberian Hak Tanggungan;
  10. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Dari ketentuan di atas, membuat surat keterangan waris bukan termasuk kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara.

Mengutip salah satu artikel Klinik berjudul Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris, dijelaskan bahwa dalam hal pewaris beragama Islam, maka yang dibuat adalah penetapan ahli waris, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya.

Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang beragama non-Islam, yang dibuat adalah Surat Keterangan Waris sebagaimana yang Anda tanyakan, yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Serta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Lebih lanjut, Anda dapat membaca artikel Perbedaan Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris.

Jadi, jika yang Anda maksud Surat Keterangan Waris bagi warga negara Indonesia, maka seharusnya dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Simak juga artikel Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan dan Proses Balik Nama Warisan ke Salah Satu Ahli Waris Saja.

  1. Kami kurang memahami apa yang ingin Anda tuntut dari permasalahan di atas. Bila menyangkut tentang tarif honorarium 1% dalam pembuatan akta sesuai dengan kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana kami uraikan di atas, Anda tidak dapat menuntut Camat tersebut karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (perlu dicatat bahwa membuat surat keterangan waris bukan termasuk kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara).

Sedangkan bila yang Anda maksud tentang Camat tidak mau menandatangani atau menguatkan surat keterangan ahli waris, menurut hemat kami, sudah merupakan kewajiban Camat untuk menguatkan surat keterangan ahli waris tersebut. Dan kewenangan ini adalah kewenangan Camat karena jabatannya sebagai camat, bukan kewenangan camat sebagai PPAT Sementara.

Dalam hal ini, tidak ada ketentuan soal honor yang diterimanya, ketentuan yang ada adalah mengenai gaji dan tunjangan yang seharusnya Camat terima, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Sebagai gambaran, di Kecamatan Sindangwangi, sebagaimana kami akses dari laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk pelayanan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ahli Waris tidak dipungut biaya/gratis.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

 

Referensi:

Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diakses pada 27 Februari 2018 pukul 15.09 WIB.

[1] Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 37/1998

[2] Pasal 15 ayat (1) PP 24/2016

[3] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rabu, 28 Pebruari 2018